PERS RELEASE/SIARAN PERS

FGD SAWIT BERKELANJUTAN:

DISKUSI SAWIT BAGI NEGERI VOL 4

Petani Sawit Butuh Keberlanjutan Harga CPO Naik

Harga minyak sawit mentah (CPO) yang terus menurun, telah menyebabkan banyak persoalan bagi industri minyak sawit nasional. Lantaran, kejatuhan harga CPO menimbulkan, persoalan lanjutan bagi pengelolaan keberlanjutan yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit nasional. Sebab itu, dibutuhkan strategi nasional guna mencegah terjungkalnya harga jual CPO lebih lanjut.

Kondisi jatuhnya harga CPO yang berlarut-larut, secara nyata telah memporak-porandakan pengelolaan berkelanjutan yang sedang gencar dilakukan. Lantaran, harga jual CPO yang jatuh, juga menyebabkan rendahnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan petani kelapa sawit, hingga terlambatnya pembayaran TBS yang dibeli Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Ketidakpastian adanya pasar sebagai pembeli CPO, juga menyebabkan muramnya bisnis minyak sawit baru-baru ini. Lantaran, produk CPO yang berorientasi pasar ekspor ini, juga diganjal dengan berbagai peraturan baru yang mempersulit penjualan CPO di negara tujuan ekspornya. Alhasil, penyerapan pasar ekspor tidak bertumbuh dan menyebabkan jatuhnya harga jual CPO. Sebagai gambaran, harga jual CPO saat ini sama dengan harga jual CPO tahun 1973 lalu.

Ketergantungan CPO Indonesia terhadap pasar ekspor, memang sudah menjadi momok menakutkan bagi industri minyak sawit nasional sejak dahulu kala. Lantaran, kebutuhan penyerapan pasar domestik, tidak kunjung memberikan banyak harapan. Kendati, sudah ada terobosan akan penggunaan biodiesel bagi pasar domestik.

Di sisi lain, keberadaan pasar premium CPO juga tidak kunjung memberikan kepastian penyerapan. Padahal, pasar premium dibutuhkan untuk menaikkan permintaan pasar global CPO. Pentingnya keseimbangan suplai dan permintaan pasar CPO, tentu saja menjadi bagian kebutuhan dari industri minyak sawit nasional itu sendiri dan menjadi masa depan bi snis minyak sawit nasional.

Guna terus mempertahankan pasar CPO ditingkat global, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat untuk tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir tahun 2019.

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan harga CPO global, yang dampaknya tentu saja secara langsung akan dirasakan petani kelapa sawit nasional. Apalagi harga CPO global masih tercatat berfluktuatif. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik.

Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya mengatakan, pihaknya telah melaporkan keputusan tersebut kepada Presiden. “Kita percaya begitu dikenakan pungutan 50% tersebut harga akan turun. Artinya para petani atau produsen kelapa sawit akan menerima harga lebih rendah lagi,” katanya dalam acara FGD Minyak Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 4 dengan tema “Petani Butuh Keberlanjutan Harga CPO Naik” Kamis (26/9/2019) di Jakarta yang diadakan Media InfoSAWIT.

Kemungkinan besar pemberlakuan pungutan yang paling tepat yaitu ketika B30 akan efektif berjalan pada 1 Januari 2020. Pada saat itu akan terjadi kenaikan penggunaan CPO, karena volume penggunaan CPO untuk B30 akan bertambah sekitar 3 juta ton dibandingkan saat digunakan sebagai B20.

Guntur Cahyo Prabowo dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengungkapkan,  pihaknya mencoba untuk mensinergikan pengembangan praktik minyak sawit berkelanjutan ditingkat petani dengan pelaku usaha. Cara demikian harapannya bakal bisa membantu petani dalam memangkas rantai pasok perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit, sehingga pembelian harga tingkat petani tidak dilakukan pihak ketiga (perantara), lantaran cara demikian berdampak pada terpangkasnya harga.

Sebab itu dengan menerapkan skim berkelanjutan, petani bisa memiliki kesempatan untuk akses informasi dan penjualan langsung ke pabrik kelapa sawit. Kendati sertifikasi mungkin bukan satu-satunya jawaban atas masalah tersebut, namun sertifikasi minyak sawit berkelanjutan itu dapat dijadikan salah satu alternatif guna membuka akses untuk petani sawit swadaya.

Terutama akses terhadap kemitraan pengolahan TBS bersertifikat yang dihasilkan oleh petani swadaya. “Selain akses pasar, peluang dukungan peningkatan kapasitas dari pabrik dan pula pihak lain seperti pemerintah juga terbuka cukup lebar,” katanya.

Tercatat hingga saat ini sudah ada sekitar 30 kelompok petani Swadaya bersertifikat RSPO.Namun jika dibandingkan dengan jumlah total luas lahan yang dikelola oleh petani swadaya di Indonesia, maka pencapaian ini jauh. Untuk itu, sangat penting dilakukan mengakselerasi implementasi standard minyak sawit berkelanjutan.

Sekadar catatan sampai saat ini sebanyak 20% dari total pasokan minyak sawit di dunia sudah tersertifikat minyak sawit berkelanjutan versi RSPO. Dimana sebanyak 55% berasal dari minyak sawit berkelanjutan asal Indonesia. Sementara untuk jumlah petani sawit swadaya dan plasma yang tersertifikat mencapai 0,15% dari total minyak sawit berkelanjutan, dimana banyaknya petani sawit swadaya sejumlah 3.371 petani, dan petani plasma sekitar 117.673 petani.

Dikatakan Guntur, masalah masih lambatnya penerimaan sertifikat minyak sawit berkelanjutan untuk petani lantaran masih terkait dengan biaya yang mesti dipenuhi untuk memenuhi proses sertifikasi. “Sebab itu butuh pihak ketiga supaya bisa berjalan,” kata Guntur.

Sekadar catatan, produksi Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) asal Indonesia per bulan Juni 2019 mencapai 7.819.243 ton, berasal dari sebanyak 195 pabrik kelapa sawit (PKS) bersertifikat. Angka itu, belum memperhitungkan PKS independen. Volume CPO Indonesia bersertifikat RSPO per bulan Juni 2019 tersebut melonjak dibanding data per bulan Juni 2018 yang tercatat sebanyak 6.372.147 ton.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mencatat, pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum tersentuh pemerintah, padahal jumlah petani sawit swadaya di Indonesia cukup banyak.

Darto mengakui, sampai saat ini kemunculan kebijakan yang berpotensi bisa membantu pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum maksimal, seperti Inpres No. 8 tahun 2018.

Dalam Inpres ini, presiden meminta untuk melakukan evaluasi ijin-ijin sawit yang sudah dikeluarkan bagi koorporasi serta melakukan pemetaan perkebunan rakyat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Revitalisasi Kelembagaan Tani dan alokasi 20% dari Kawasan hutan.

Lagi-lagi, Inpres ini, tidak berjalan sehingga petani tidak memperoleh manfaat sejak Inpres ini dikeluarkan oleh Presiden. Dampaknya, Petani sawit masih saja memperoleh produktivitas rendah akibat kesulitan mengakses pupuk, sarana prasarana yang buruk dan mayoritas petani masih menjual hasil produksinya ke tengkulak dengan harga yang sangat murah.

“Disamping itu, harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani masih ditentukan oleh hukum pasar dan belum adanya model perlindungan harga petani dari gejolak pasar sebagaimana diatur dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” kata Darto.

Kepala Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Azis Hidayat mengatakan, penerapa skim ISPO ditingkat pelaku kelapa sawit baik pelaku usaha, pemerintah dan petani terus meningkat.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada menguatnya harga. Apalagi penerapan skim ISPO merupakan skim mandatori yang harus dipatuhi seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak terkecuali petani.

Sampai Agustus 2019 sertifikat ISPO yang telah terbit sebanyak 566 (556 perusahaan, 6 Koperasi Swadaya, dan 4 KUD Plasma) dengan luas total areal 5.185.544 Ha, Tanaman Menghasilkan seluas 2,961.293 Ha, total produksi  TBS 56.650.844 ton/th  dan CPO 12.260.641 ton/th. Produktivitas 19,07 ton/ha dan Rendemen rata-rata 21,70 %.

Terdiri dari perusahaan Swasta 508 sertifikat, dengan luas areal 4.896.546 Ha ( 63% Ha dari luas total 7,788 juta Ha); PTP Nusantara 48 sertifikat, dengan luas areal 282.762 Ha ( 40 % dari luas total 713 ribu Ha); dan Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya 10 sertifikat seluas 6.236 Ha (0,107 % dari luas total 5,807 juta Ha).

“Implementasi percepatan sertifikasi ISPO telah menunjukkan hasil yang signifikan dan telah melampaui target Sertifikasi ISPO tahun 2019 seluas 5 juta Ha,” kata Aziss.

Terkait realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun yang masih rendah, disebabkan beberapa masalah utama, antara lain, aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah pendanaan (pra kondisi dan biaya audit).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO  berupaya untuk meyakinkan semua pihak (Kementerian dan Lembaga terkait) agar lebih meningkatkan komitmen untuk bersama-sama mendukung kebijakan percepatan Sertifikasi ISPO dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain hal tersebut, Komisi ISPO juga mengusulkan agar biaya pra kondisi dan audit ISPO untuk Pekebun bisa mendapat dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Alokasi dukungan dari BPDPKS itu diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelapa sawit pekebun, mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar. (**)

Tentang Diskusi Sawit Bagi Negeri :

Diskusi Sawit Bagi Negeri merupakan diskusi interaktif para pemangku kepentingan usaha kelapa sawit nasional, yang menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari berbagai kalangan, untuk memberikan gambaran utuh mengenai keberadaan minyak sawit. Bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya.

Diskusi Sawit Bagi Negeri mendapatkan dukungan pendanaan dari BPDP Kelapa Sawit, RSPO, dan SPKS dengan mitra strategis Media InfoSAWIT dan Palm Oil Magazine. Diskusi yang merangkul para pemangku kepentingan minyak sawit seperti pemerintah, pelaku usaha, periset, organisasi, aktivis sosial dan lingkungan serta pihak lainnya, untuk berdiskusi membangun minyak sawit Indonesia.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami, Ignatius Ery Kurniawan, melalui Handpone WA : 081284832789, email : sawit.magazine@gmail.com

Link Berita Acara FGD Sawit Berkelanjutan : Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 4
"Petani Butuh Keberlanjutan Harga CPO Naik"
Kamis, 26 September 2019
No	Tanggal	Media	Negara	Judul dengan URL
1	26-Sep-19	Warta Ekonomi	Indonesia	https://m.wartaekonomi.co.id/berita248632/kebutuhan-petani-sawit-keberlanjutan-harga-cpo-naik.html/2
2	26-Sep-19	CNBC Indonesia	Indonesia	https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926181552-4-102533/harga-fluktuatif-kampanye-negatif-apakah-ada-phk-di-sawit
3	26-Sep-19	CNBC Indonesia	Indonesia	https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926201225-4-102574/35-lahan-kantongi-sertifikat-sawit-berkelanjutan-ala-ri
4	26-Sep-19	Suara Karya	Indonesia	https://m.suarakarya.id/detail/100832/BPDP-KS-Pastikan-Tarif-Ekspor-Sawit-Tak-Naik-Hingga-2020-Akhir
5	26-Sep-19	Kata Data	Indonesia	https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/09/26/akhir-2019-lahan-sawit-bersertifikat-ditargetkan-capai-55-juta-ha
6	27-Sep-19	Kata Data	Indonesia	https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/09/26/pertahankan-harga-bpdp-sawit-sepakat-penundaan-pungutan-ekspor
7	26-Sep-19	Kontan	Indonesia	https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/55-juta-hektar-lahan-sawit-ditargetkan-tersertifikasi-ispo-di-tahun-2019
8	26-Sep-19	Antara News	Indonesia	https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1083416/bpdp-ks-tak-ada-pungutan-ekspor-sawit-hingga-akhir-2019
9	26-Sep-19	Ekonomi Bisnis	Indonesia	https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190926/99/1152798/ispo-bidik-55-juta-ha-area-tersertifikasi-sampai-akhir-2019
10	26-Sep-19	Perkebunan News	Indonesia	https://perkebunannews.com/pengutan-ekspor-diberlakukan-jika-ada-kepastian-harga/#.XYzTyQxgwZE.whatsapp
11	26-Sep-19	Alinea	Indonesia	https://www.alinea.id/bisnis/ispo-targetkan-5-5-juta-lahan-sawit-tersertifikasi-di-2019-b1XmN9nDs
12	27-Sep-19	Tropis.co	Indonesia	https://tropis.co/petani-sawit-butuh-keberlanjutan-harga-cpo-naik/
13	27-Sep-19	Majalah Hortus	Indonesia	http://majalahhortus.com/component/k2/item/643-perlu-strategi-tepat-untuk-meningkatkan-harga-cpo.html
14	27-Sep-19	Info Sawit	Indonesia	https://www.infosawit.com/news/9331/sertifikat-minyak-sawit-berkelanjutan-buka-akses-kemitraan-dan-penjualan-tbs-petani
15	27-Sep-19	Info Sawit	Indonesia	https://www.infosawit.com/news/9330/bpdp-ks--perbaikan-rantai-pasok-dukung-perbaikan-harga-tbs
16	27-Sep-19	Agro Farm	Indonesia	http://www.agrofarm.co.id/2019/09/18724/
17	27-Sep-19	Perkebunan News	Indonesia	https://perkebunannews.com/pemerintah-tidak-serius-mengurusi-petani/
18	27-Sep-19	Tabloid Sinar Tani	Indonesia	https://tabloidsinartani.com/detail//indeks/kebun/10086-Pertahankan-Pasar-CPO-BPDPKS-Tunda-Pungutan-Ekspor-Sawit
19	27-Sep-19	Tabloid Sinar Tani	Indonesia	https://tabloidsinartani.com/detail//indeks/kebun/10087-Harga-TBS-Masih-Ditentukan-Hukum-Pasar
20	27-Sep-19	Investor Daily online	Indonesia	https://investor.id/business/pengenaan-pungutan-ekspor-tekan-harga-sawit
21	29-Sep-19	Sawitindonesia.com	Indonesia	https://sawitindonesia.com/bpdp-sawit-siapkan-strategi-stabilkan-harga/
22	27-Sep-19	Koran Jakarta	Indonesia
23	28-Sep-19	Harian Investor Daily	Indonesia
24	26-Sep-19	Cogensis (Kantor Berita India)	India	[C] Independent oil palm smallholders urge govt to focus on their issues ----------------------------------------------------------------- Cogencis, Thursday, Sep 26       JAKARTA - Independent oil palm smallholders have urged the government to focus on improving their fortunes, as prices of palm oil in the global market have fallen, Sutiyana, group manager at Tani Subur palm oil cooperative, said.     The government seems to barely have taken any notice to independent oil palm smallholders' plight, even when the price of oil palm fresh fruit bunches dropped to their lowest level, Sutiyana said.     "No one cares about the fate of independent oil palm smallholders, even the government has ignored us," he said on the sidelines of a group discussion on sustainable palm oil organised by Infosawit Magazine today.     Several provincial governments set oil palm fresh fruit bunch prices periodically as a benchmark for both smallholders and palm oil milling companies, but the rate is only valid for plasma smallholders, not for independent smallholders, Sutiyana said.     Price of oil palm fresh fruit bunch for independent smallholders is set unilaterally by palm oil milling companies.     "Even when the independent smallholders form a cooperative and get sustainability certification from Roundtable on Sustainable Palm oil and Indonesia Sustainable Palm oil for their plantations, the price of their fresh fruit bunch is still the same," he said.     Sustainable certification has no impact on the independent smallholders' fresh fruit bunch price, Sutiyana emphasised.     Mansuetus Darto, secretary general of Oil Palm Independent Smallholders' Union, said the Indonesian government should have formed a special ministry to handle palm oil directly under the president.     "We have currently 16.5 mln ha of oil palm acreage across the country, but the government only assigns a junior official to handle it. Let's compare to Malaysia with only 5.8 mln ha oil palm plantation acreage, but the country has assigned a director general to handle all palm oil issues," Darto said.     According to Darto, it is time for the government to pay more attention because the palm oil industry is the biggest foreign exchange contributor to the country.  End   Reported by Yayat Supriatna Edited by Snigdha Kuttikat       Cogencis Tel +62 (21) 3523140     Send comments to feedback.id@cogencis.com . Copyright Cogencis Information Services Ltd. 2018. All rights reserved. Category :  C/PAL C/AGR C/OSD E/AGR G/AGR G/POC I/PLA R/ASI R/ID R/STM W/IDN