Agricom.id

FGD SAWIT BERKELANJUTAN: DISKUSI SAWIT BAGI NEGERI VOL 5

PERS RELEASE/SIARAN PERS

 

FGD SAWIT BERKELANJUTAN:

DISKUSI SAWIT BAGI NEGERI VOL 5 - KETAHANAN PANGAN INDONESIA : SAWIT BERKELANJUTAN

 

 

Prediksi harga yang diramalkan dalam beberapa seminar akhir-akhir ini, menyajikan beberapa indikator akan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Keberadaan bisnis minyak nabati global ini, memberikan peluang besar bagi produk CPO dan turunannya di masa depan.

Bisnis minyak nabati termasuk CPO dan turunannya, kerap menjadi indikator pula bagi kesejahteraan masyarakat yang mengonsumsinya. Jika kesejahteraan meningkat, maka konsumsi minyak nabati juga akan bertambah. Produk CPO dan turunanya, kerap menjadi subtitusi bagi minyak nabati lainnya, lantaran penggunaannya yang paling lengkap dibandingkan yang lainnya.

 

Kejatuhan harga selama 2 tahun lebih, memang cukup mengguncang keberadaan bisnis CPO dan turunannya. Namun, kerjasama perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit yang erat, telah menyelamatkan industri ini dari kehancuran. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit memiliki peranan besar bagi ketahanan pangan masyarakat desa.

 

Akibat menurunnya harga CPO, berbagai aktivitas perkebunan banyak mendapatkan hambatan. Berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun dari menjual hasil panennya, menjadi pemicu utama dari melesunya aktivitas perkebunan kelapa sawit. Alhasil, hasil panen Tandan Buah Segar (TBS), ikut anjlok di kemudian hari.

Salah satu caranya, melalui pengelolaan berkelanjutan, dimana pendapatan dari penjualan hasil panen, bisa didapatkan dari jumlah hasil panen yang selalu bertumbuh. Kendati ada penurunan harga, namun dari hasil panen yang didapat selalu bertumbuh, maka jumlah pendapatan dari hasil panen bisa jadi tetap atau bertambah walaupun sedikit.

 

Menjaga pasar minyak sawit yang sudah ada, serta membuka berbagai peluang terciptanya pasar baru, juga menjadi kunci keberhasilan bagi minyak sawit Indonesia. Berbagai potensi terciptanya pasar, tentu saja perlu dukungan promosi minyak sawit kepada pasar global, sekaligus dukungan kuat dari Pemerintah Indonesia.

 

Selain tentu saja tetap menerapkan prinsip berkelanjutan, dikatakan Direktur Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO), Tiur Rumondang, memang kerap muncul pertanyaan dari berbagai pihak bila sudah masuk anggota RSPO apakah kemudian perkebunan kelapa sawit tersebut sudah sustainable?

Kata Tiur, untuk para pelaku sawit yang telah menerapkan praktik berkelanjutan, RSPO menjadi salah satu tools untuk mengukur sampai sejauh mana praktik berkelanjutan itu diterapkan dan dampaknya kepada perlindungan lingkungan. “Apakah dampaknya bisa  mengurangi bencana atau justru menambah bencana, namun standar itu dibuat sebagai tools pengukur dampak positif,” katanya.

 

Lebih lanjut kata Tiur, melalui Theory of Change (ToC) RSPO, menjadi upaya bagaimana pelaku perkebunan tidak memiliki pengaruh buruk terhadap lingkungan. “Misalnya dalam konteks sosial, banyak masyarakat yang tidak mengetahui haknya, maka itu kita perlu melakukan perbaikan secara bersama dalam proses pembukaan lahan sehingga, masyarakat tidak kehilangan lahan,” katanya dalam FGD Sawit Berkelanjutan Bertema “Ketahanan Pangan Indonesia: Sawit Berkelanjutan,” Kamis (19/12/2019) diadakan InfoSAWIT di Jakarta.  

Sementara dikatakan Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, pengembangan perkebunan kelapa sawit perlu terus dilakukan perbaikan, apalagi merujuk UUD 45 pasal 33 ayat 4 telah mengamanatkan pengembangan ekonomi berbasis praktik berkelanjutan. “Jadi jangan salah pada UUD 1945 amandemen telah mengamatkan pengembangan ekonomi berwawasan berkelanjutan,” katanya.

 

Peranan sektor sawit yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini semakin didukung oleh kebijakan dan arahan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menentukan target untuk mencapai produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar 40 juta ton pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga memiliki target produktivitas yang disebut ‘Visi 35:26’ yaitu untuk dapat memproduksi buah sawit atau fresh fruit bunches (FFBs) sebanyak 35 ton per hektar dengan tingkat ekstraksi 26%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mencoba berbagai inisiatif untuk mendukung sektor swasta maupun petani sakala kecil diantaranya dengan mengalokasikan sejumlah lahan di kawasan hutan untuk penggunaan diluar kehutanan dan juga program reformasi agraria bagi petani skala kecil dan masyarakat.

 

Pembangunan sektor sawit erat kaitannya dengan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi ekosistem hutan dan gambut di Indonesia. “Dampak lingkungan tersebut tidak terkait dengan karakteristik tanaman sawit itu sendiri, namun lebih terkait ke proses pembangunan dan budidaya perkebunan sawit,” katanya. 

Berbagai penelitian mengkaitkan perluasan sawit dengan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sehingga menyebabkan emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

 

Di sisi yang lain, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen terhadap dunia dalam upaya mengatasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Komitmen nasional yang merupakan bagian dari kerangka implementasi Kesepakatan Paris dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim menyebutkan, bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 tanpa bantuan dana internasional dan sebesar 41% jika dibantu dana internasional.

 

Salah satu upaya pengurangan emisi adalah melalui kegiatan berbasis lahan diantaranya pelaksanaan pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pengurangan degradasi hutan dan deforestasi, konservasi lahan, dan energi terbarukan dari lahan yang terdegradasi.

Beberapa aspek keberlanjutan lingkungan menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan dalam strategi pengembangan sektor sawit untuk pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan tidak melakukan konversi lahan hutan untuk perkebunan dan aspek budidaya seperti persiapan lahan tanpa bakar.

 

Namun secara umum, negara telah mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam konstitusinya. Regulasi nasional menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar berbagai prinsip, salah satunya adalah prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Oleh karena itu, pengembangan sektor sawit untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak hanya berhubungan dengan komitmen Indonesia terhadap bangsa lain namun juga menyangkut dengan kepentingan bangsa Indonesia sendiri,” kata Herry.

 

Sektor hilir kerap didengungkan pemerintah, namun apa sejatinya pasar hilir sawit berpeluang dikembangkan? Toh buktinya sudah semenjak 2015 lalu porsi ekspor produk minyak sawit nasional sudah di dominasi produk hilir sawit.

Lantas sektor hilir mana yang menjadi fous kedepan? Terlebih pasar hilir sawit bila terkait oleokimia, maka akan masih sangat terbatas. Sementara bila terkait bodiesel bagaimana dengan potensi pasarnya sebab, bila harga minyak mentah terus lebih murah maka biodiesel menjadi tidak menarik.

Dikatakan Indra Budi Susetyo dari Tim Sawit Pusat Teknologi Agroindustri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), saat ini Industri oleokimia dasar Indonesia memiliki kapasitas terpasang cukup besar tetapi oleokimia hilir masih terbatas pada beberapa produk, seperti fatty alcohol ethoxylate dan Betain. “Oleokimia hilir memiliki ratusan jenis produk,” katanya.

 

Lebih lenjut kata Indra, sejatinya sawit sangat strategis secara ekonomi, sebab itu perlu menjaga penyerapan produk sawit, perluasan peningkatan pasar, menjaga nilai tukar produk, lantas melakukan kontrol Supply. “meningkatkan nilai tambah dengan  hilirisasi namun menjaga kecukupan kebutuhan dalam negeri, baik untuk  pangan, energy, feed stock industry,” katanya.

 

Saat ini diakui atau tidak sawit telah menjadi perhatian pemerintah, lantaran keunggulan yang dimiliki dan kontribusinya terhadap devisa negara. “Sebelumnya sawit belum jadi perhatian,” kata Deputy Head of Corporate Sustainability Bumiatam Gunajaya Agro Group, Agam Fatchurrochman.

Terlebih harga sawit terus melonjak, bahkan hanya dalam waktu 2 bulan kenaikannya sudah mencapai US$ 150/ton. Sehingga harga minyak sawit dan soyabean oil sudah hampir tidak ada perbedaan.

Kendati demikain pola pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap mengacu pada praktik budidaya berkelanjutan. Mislanya kata Agam, untuk mengajak masyarakat menjauhi cara membuka lahan dengan cara bakar, perusahaan telah melakukan perjanjian sekitar 2 km dari batas kebun, perusahaan bisa membantu msyarakat dalam kegiatan pembukaan lahan pangan tanpa bakar. “Itu salah satu cara kami dalam mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungan,” tandas dia. 

 

Tentang Diskusi Sawit Bagi Negeri :

Diskusi Sawit Bagi Negeri merupakan diskusi interaktif para pemangku kepentingan usaha kelapa sawit nasional, yang menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari berbagai kalangan, untuk memberikan gambaran utuh mengenai keberadaan minyak sawit. Bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya.

Diskusi Sawit Bagi Negeri mendapatkan dukungan pendanaan dari RSPO dengan mitra strategis Media InfoSAWIT dan Palm Oil Magazine. Diskusi yang merangkul para pemangku kepentingan minyak sawit seperti pemerintah, pelaku usaha, periset, organisasi, aktivis sosial dan lingkungan serta pihak lainnya, untuk berdiskusi membangun minyak sawit Indonesia.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami, Ignatius Ery Kurniawan, melalui Handpone WA : 081284832789, email : sawit.magazine@gmail.com

 

 

 

Link Berita Acara FGD Sawit Berkelnajutan:Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 5

“Ketahanan Pangan Indonesia: Sawit Berkelanjutan

Rabu, 18 Desember 2019

No.

Tanggal

Media

Negara

Judul dengan URL

1.

19 Desember

Antara news

Indonesia

https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1216627/aspek-keberlanjutan-lingkungan-penting-bagi-pengembangan-sawit

2.

19 Desember

Inilah.com

Indonesia

https://m.inilah.com/news/detail/2558461/tangkal-kampanye-hitam-sawit-bergabunglah-ke-rspo

3.

19 Desember

Harianperistiwa.com

Indonesia

https://harianperistiwa.com/2019/12/ketahanan-pangan-indonesia-sawit-berkelanjutan/ekonomi/4889/

4.

19 Desember

Investor.id

Indonesia

https://investor.id/business/dukung-ketahanan-pangan-dengan-sawit-berkelanjutan

5

19 Desember

Perkebunannews.com

Indonesia

https://perkebunannews.com/ketahanan-pangan-indonesia-sawit-berkelanjutan/

6.

19 Desember

Wartaekonomi.co.id

Indonesia

https://www.wartaekonomi.co.id/read262606/ciptakan-ketahanan-pangan-indonesia-dengan-sawit-berkelanjutan.html

7.

19 Desember

moeslimchoice.com

Indonesia

https://www.moeslimchoice.com/read/2019/12/19/30523/sawit-dan-ketahanan-pangan-indonesia-sejalan-dengan-program-sdgs#.Xfuscdngd3A.whatsapp

8.

19 Desember

Jurnas.com

Indonesia

http://www.jurnas.com/artikel/64326/Dukung-Ketahanan-Pangan-Lewat-Pengelolaan-Sawit-Berkelanjutan-/

9.

20 Desember

infosawit.com

Indonesia

https://www.infosawit.com/news/9553/pengembangan-sawit-butuh-sentuhan-praktik-berkelanjutan

10.

20 Desember

tropis.co

Indonesia

https://tropis.co/peran-strategis-perkebunan-sawit-bagi-ketahanan-pangan-nasional/

11.

20 Desember

Tabloidsinartani.com

Indonesia

https://tabloidsinartani.com/detail//indeks/kebun/10921-Industri-CPO-Berkelanjutan-Jaga-Suplai-dan-Hilirisasi-Sawit

12.

20 Desember

Suarakarya.id

Indonesia

https://m.suarakarya.id/detail/104884/Tiur-RSPO-Dibutuhkan-Sebagai-Jaminan-Keberlanjutan-Sawit-Indonesia

13.

20 Desember

Majalah Hortus

Indonesia

https://news.majalahhortus.com/sawit-berkelanjutan-menudkung-ketahanan-pangan/

14

23 Desember

Koran Jakarta Online

Indonesia

http://www.koran-jakarta.com/bppt-dorong-produksi-sawit-jadi-minyak-industri-lokal/

15

20 Desember

El Shinta

Indonesia

MEDIA RADIO ELSHINTA, DALAM PEMBERITAAN DINI HARI “BERKABAR – NEWS AND TALK”, JUMAT, 20 DESEMBER, DURASI PEMBERITAAN SELAMA 3 MENIT 46 DETIK.

Perkembangan perkebunan kepala sawit perlu dilakukan perbaikan dan didukung oleh kebijakan pemerintah agar target 40 juta ton pada tahun 2020 bisa tercapai. NS: Peneliti CIFOR, Herry Purnomo. Laporan Hutomo Budi - Jakarta.

16.

20 Desember

Cogensis (Kantor Berita  India)

India

[C] Expert says Indonesia, EU must cooperate to resolve palm oil issues

Cogencis, Friday, Dec 20

By Yayat Supriatna

JAKARTA – Indonesia and the European Union must cooperate to find a solution for selling Indonesia's palm oil in the latter's markets, Herry Purnomo, scientist at Centre for International Forestry Research, told Cogencis on Thursday.

Speaking on the sidelines of a focus group discussion on sustainable palm oil organised by 'Info Sawit' magazine on Thursday afternoon, Purnomo said Indonesia and the EU can negotiate to resolve the issues amicably.

"Indonesia and EU should find common interests through negotiation rather than exchanging allegations and imposing trade barriers on each other. I am very optimistic that the two parties can find a solution to the issues… just like what we had achieved in the tropical timber trade," Purnomo said.

Purnomo said Indonesia's tropical timber had faced serious trade barriers in the EU market for 15 years from the early 1990s to 2000s due to environmental and sustainability issues. The Indonesian government and European Commission then held a series of talks to come up with a solution.

The two parties then came up with a new standard called SVLK or timber verification and legality system that must be met by every timber producer and exporter in Indonesia before exporting to the EU, he said.

"The SVLK was implemented voluntarily from Sep 1, 2009 and became compulsory since Jan 1, 2013. At present, every single Indonesian timber product equipped with SVLK can enter the EU market freely," Purnomo said.

Purnomo said the SVLK model on timber products can also be implemented on palm oil, but the two parties must agree upon a solution that is mutually beneficial.

"The Indonesian side must be open to EU allegations that there is deforestation in Indonesia caused by a few palm oil industry players. And the fact also shows that there is deforestation of 400,000 to 500,000 ha per year and this has also been admitted by the Indonesian government," he said.

However, there are also many good palm oil companies in the country who implement sustainable agricultural practices. Therefore, the Indonesian government and European Commission must treat palm oil companies according to a fair sustainability standard.

"Let's treat the bad guys and the good ones properly. Don't let the speck of stain damage the entire Indonesian palm oil industry," Purnomo highlited. End

Edited by Snigdha Kuttikat

Cogencis Tel +62 (21) 352-3140

Send comments to feedback.id@cogencis.com

© Cogencis Information Services Ltd. 2019. All rights reserved.

 

Story no - 2019-12201844012327415

Transmitted Time- 12/20/2019 06:44:01 PM

SECTOR: I/PLA

SUBJECT: C/AGR C/OSD C/PAL W/IDN

GOVERNMENT: G/POC G/TRA

17.

23 Desember

Koran Jakarta

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP