GAPKI menilai Indonesia berpotensi menghadapi defisit pasokan minyak sawit hingga 27 juta MT jika produksi tidak tumbuh signifikan. Peningkatan produktivitas, keberlanjutan, inovasi teknologi, dan integrasi kebijakan hulu-hilir menjadi kunci menjaga daya saing industri sawit menuju Indonesia Emas 2045.
AGRICOM, JAKARTA — Industri perkebunan kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan Indonesia. Selain menjadi sumber bahan baku berbagai industri, mulai dari pangan hingga energi, sawit juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dan energi global.
Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bandung Sahari mengatakan, kontribusi industri sawit terhadap perekonomian nasional cukup signifikan. Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen utama minyak kelapa sawit dunia dengan produksi sekitar 49 juta metric ton (MT) dari total pasokan global yang mencapai 85 juta MT.
BACA JUGA: GAPKI Gelar Sosialisasi dan Klinik ISPO di Kalbar, Dorong Percepatan 100 Persen Sertifikasi Anggota
“Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang signifikan dalam keseimbangan pasokan dan permintaan energi global, mengingat 22% dari total pasokan minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Bandung, dalam keterangan yang diterima Agricom, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, posisi tersebut membuat aspek keberlanjutan dan produktivitas menjadi semakin penting. Kebutuhan minyak sawit diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energi serta pangan.
“Untuk memenuhi permintaan di masa depan, diperlukan fokus terhadap aspek keberlanjutan maupun produktivitas. Mengingat peran penting Indonesia, keberlanjutan terkait penggunaan atau perluasan lahan dan produktivitas harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
BACA JUGA: GAPKI Soroti Ancaman PKS Tanpa Kebun terhadap Ekosistem Rantai Pasok Sawit
Dalam proyeksinya, Bandung memperkirakan bahwa seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia dan dalam skenario produksi minyak kelapa sawit tidak bertumbuh secara signifikan, Indonesia akan mengalami defisit supply sebesar 27 juta MT untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
Sejak pemberlakuan moratorium atas ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh sektor swasta, GAPKI mencatat pertumbuhan ekspansi lahan telah menurun. Menurutnya, jika area tertanam tidak kunjung bertumbuh, CPO domestik harus memiliki yield sekitar 5 MT/ha per tahun untuk memenuhi kebutuhan.
Meskipun begitu, Bandung menekankan pada pentingnya transformasi ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan industri ini. Menurutnya, Indonesia telah menjadi salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbesar, yang harus memiliki komitmen atas lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan salah satu pilar pemerintah dalam mendorong cita-cita Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Selasa (6/10) Naik Jadi Rp14.666/Kg, Bursa Malaysia Melemah
”Upaya untuk menurunkan jejak emisi tentu membutuhkan penerapan praktik yang lebih berkelanjutan. Namun, hampir selalu ada konsekuensi berupa peningkatan biaya. Biaya yang lebih tinggi dapat mengurangi daya saing. Bagi perusahaan, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Bagi petani kecil, tambahan biaya bahkan dapat menjadi beban yang jauh lebih berat. Di sisi lain, tuntutan global terhadap keberlanjutan terus meningkat dan pada akhirnya harus kita penuhi,” tegasnya.
Di tengah tantangan dan besarnya kebutuhan atas industri ini, Bandung menilai penting untuk meningkatkan produktivitas, konversi lahan yang terkontrol, dan pengembangan agrikultur maritim untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan kata lain, pengendalian alih fungsi lahan secara ketat diperlukan agar area produktif tidak tergerus oleh alih fungsi non-pertanian.
Selain itu, ketersediaan pusat pendidikan dan inovasi teknologi pertanian juga dinilai menjadi fondasi strategis atas cita-cita mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui adopsi teknologi tepat guna, efisiensi operasional dapat ditingkatkan secara signifikan.
BACA JUGA: Wamentan Saleh Mustafa: Kedaulatan Pangan dan Pemberantasan Mafia Pangan Jadi Prioritas
”Integrasi kebijakan dari hulu ke hilir serta konektivitas antara sektor pertanian, industri, dan jasa juga diperlukan untuk menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.
Bandung juga menilai, dibutuhkan peningkatan kualitas petani dan sumber daya manusia pada bidang agrikultur, hingga peningkatan kapasitas institusi dan kewirausahaan petani dalam proses mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan di sektor ini.
Terakhir, Bandung menyoroti peningkatan investasi dan infrastruktur yang mendukung bagi sektor agrikultur untuk mendorong pemanfaatan yang lebih maksimal dari sektor ini.
BACA JUGA: Mentan Amran Sambut Wamentan Saleh Mustafa, Speed Kerja Kementan Dipacu Jadi 200
”Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dan investasi kita banyak diarahkan ke sektor hilir. Namun, ada satu hal fundamental yang tidak boleh kita lupakan: pasokan. Sehebat apa pun inovasi di sektor hilir, semuanya akan kehilangan makna jika kita tidak memiliki pasokan bahan baku yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Seberapa siap kita menghadapi potensi defisit pasokan kelapa sawit di masa depan?” tutupnya.
Melalui strategi ini, Bandung menilai bahwa pengembangan industri kelapa sawit, bukan hanya memastikan keberlanjutan saat ini, tetapi juga bagi masa depan Indonesia.
Terlebih, industri CPO Tanah Air kini telah menerapkan inisiatif keberlanjutan berupa komitmen tanpa deforestasi, komitmen tanpa eksploitasi lahan gambut, hingga penghormatan pada Hak Asasi Manusia. Hal ini juga dinilai memberikan dampak yang positif terhadap resiliensi bisnis kelapa sawit di Tanah Air.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO Oktober 2026 Naik Jadi USD 1.042,15/MT, BK USD 178 dan PE USD 130,269 per MT
Tantangan industri kelapa sawit ke depan bukan lagi semata-mata soal meningkatkan produktivitas, tetapi menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan.
Dengan keterbatasan ekspansi lahan, penguatan produktivitas, kualitas SDM, inovasi teknologi, hingga integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk dijalankan. Langkah itu diperlukan agar industri sawit Tanah Air tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik dan global sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara. (A3)
