Agricom.id, JAKARTA – Setelah sekian purnama absen dari kepemimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kehadiran sosok pimpinan dari Holding Perkebunan Nusantara, sebelumnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) kembali dipertanyakan. Lantaran, keberadaan GAPKI saat ini dianggap mengalami kemunduran besar akibat hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Indonesia.

Kendati masih menjadi perdebatan internal, namun disharmoni hubungan GAPKI dengan Pemerintah dapat dengan mudah terlihat. Seperti adanya kasus yang mencuat pada tahun lalu, dimana keberadaan minyak goreng sawit menjadi langka bagi masyarakat.

Selain itu, perhelatan acara akbar GAPKI (IPOC 2022) silam yang minim kehadiran para pejabat Pemerintah Indonesia. Lantaran GAPKI sebagai mitra pemerintah, seharusnya selalu beriringan dan saling mendukung.

Lemahnya koordinasi GAPKI bersama Pemerintah ini, menjadi sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung. Lantaran, keberadaan GAPKI seolah semakin menjauh dari kemitraan bersama Pemerintah Indonesia.

“Seharusnya GAPKI lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah, guna melayani kebutuhan konsumsi masyarakat luas,” kata Tungkot kepada Agricom.id, senin (28/2/2023) di Jakarta.

Adanya hubungan yang kurang harmonis ini, tentu saja akan menjadi persoalan besar bagi GAPKI di masa depan. Sehingga dibutuhkan sosok mumpuni yang dapat menjadi jembatan utama dalam harmonisasi hubungan GAPKI bersama Pemerintah Indonesia. “GAPKI harusnya memperbaiki hubungan dengan Pemerintah Indonesia supaya lebih harmonis,” tutur Tungkot.

Sebagai informasi, keberadaan GAPKI sebagai organisasi perkebunan kelapa sawit sangat melekat bersama Pemerintah sewaktu awal pendirian beberapa dekade silam, ketika pucuk pimpinan GAPKI kembali kepada PTPN pada periode 2006-2009 dengan mendampuk Akmaluddin Hasibuan (Dirut PTPN III waktu itu) sebagai Ketua Umum GAPKI terpilih.

Semasa kepemimpinan Akmaluddin Hasibuan, koordinasi bersama Kementerian terkait sering dilakukan, seperti persoalan investasi, pemasaran, perizinan hingga kesiapan stok minyak goreng menghadapi kebutuhan masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan penelusuran Agricom.id, keberadaan GAPKI kala itu, selalu menjadi Key Opinion Leader (KOL) dalam segala persoalan minyak sawit nasional. Pentingnya keberadaan sosok mumpuni yang bakal menjadi nahkoda GAPKI baru, saat ini sangat dibutuhkan, guna mendorong GAPKI menjadi organisasi maju dan berkembang di masa depan. (T1)