Agricom.id, JAKARTA – Tiga organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil terbesar di Indonesia meluncurkan inisiatif baru dalam sebuah perhelatan besar di Jakarta, Senin (8/5). Inisiatif tersebut bertujuan untuk menyalurkan dana iklim ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai garda terdepan dalam melindungi ketahanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup lingkungan dan kesehatan manusia.

Masyarakat di daerah bertarung melawan ancaman ketahanan pangan dan hutan tropis sebagai 'sektor ekonomi swasta terbesar di dunia'. Namun, untuk meningkatkan peran mereka, mereka membutuhkan solusi berdasarkan kearifan lokal yang meliputi kepastian hak kepemilikan dan pendanaan.

Dana Nusantara menjadi mekanisme pendanaan langsung pertama di Indonesia untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL/IPLC). Bersama dengan gerakan global lainnya, Dana Nusantara berupaya mengatasi permasalahan alokasi dana iklim yang selama ini menjadi isu penting. Padahal, MAKL merupakan salah satu penjaga terbaik ekosistem rentan di dunia dan telah memberikan bukti signifikan bahwa pengetahuan mereka tentang tata kelola hutan memberikan manfaat dan peningkatan signifikan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, MAKL hanya menerima kurang dari 1% akses pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim.

“Dana Nusantara dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang kami dampingi,” ujar Rukka Sombolinggi, anggota Masyarakat Adat Toraja sekaligus Sekretaris Jenderal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Dana Nusantara merupakan kolaborasi tiga lembaga yakni AMAN, sebuah organisasi yang mewakili 20 juta masyarakat adat dan 2.449 komunitas di Indonesia; KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), organisasi berbasis gerakan reforma agraria terbesar di Indonesia’ d an WALHI (Wahana Lingkungan Hidup/ FoE Indonesia), kelompok lingkungan terbesar di Indonesia.

Diluncurkan dengan dukungan awal sebesar US$3 juta dari para filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation, Dana Nusantara bergabung dengan kelompok organisasi terpilih di negara pemilik hutan tropis untuk membantu memenuhi target  IPLC  Forest  Tenure Pledger US$ 1.7 miliar. Para pendiri inisiatif pendanaan baru di Indonesia ini berharap dapat menarik pendanaan hingga US$ 20 juta dalam lima tahun ke depan yang akan ditujukan untuk MAKL di Tanah Air.

“Hari ini merupakan sebuah langkah konkrit pemenuhan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi sumber daya bumi. Sebagai penyandang dana dan filantropi, tanggung jawab kami adalah menjembatani kesenjangan antara daya yang kami miliki – mulai dari jaringan hingga

sumber keuangan – dan masalah mendesak yang dihadapi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia dan global,” kata Presiden Ford Foundation Darren Walker. “Dengan berkontribusi di Dana Nusantara, menempatkan pemimpin dari akar rumput pada solusi kunci iklim, dan bergabung dengan gerakan global untuk melindungi hutan dan wilayah di seluruh dunia, kita dapat memitigasi krisis iklim dan mencegah kerusakan keanekaragaman hayati yang berdampak pada manusia.”

Diumumkan pada COP26 di Glasgow, Forest Tenure Pledge atau Perjanjian Kepemilikan Hutan merespons bukti-bukti bahwa MAKL hanya menerima dukungan minim dalam upaya mereka untuk mengamankan hak atas wilayah leluhurnya, sebuah solusi yang terbukti namun belum termanfaatkan untuk mengatasi krisis global yang dipicu oleh  perusakan hutan dan bioma lainnya.

Banyak penelitian, yang sebagian besar dihasilkan oleh pakar iklim dan keanekaragaman hayati PBB,  menunjukkan  peran strategis  MAKL  dalam  konservasi  sumber daya  alam,  termasuk perkiraan 80% dari keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi ini. Organisasi  Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengajak masyarakat mempertahankan hutan dan memproduksi tanaman pangan yang penting sebagai “sektor ekonomi swasta terbesar di dunia.”

Peran penting komunitas adat di negara-negara hutan tropis semakin terancam. Wilayah-wilayah pedalaman dunia diserbu akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk memproduksi kedelai, jagung, dan minyak sawit, serta untuk mengekstraksi bahan bakar fosil dan mineral. Aktivitas ini didorong dengan permintaan akan bahan baku yang dibutuhkan untuk teknologi terbarukan. "Hal - hal ini juga terjadi di  Indonesia,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI. “Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh dunia tidak memiliki perlindungan hukum yang mereka butuhkan untuk menghentikan fragmentasi tanah. Jika hak tanah masyarakat diakui dan ditegakka n oleh pemerintah, akan menjamin mereka dalam mengelola lahannya secara produktif dan berkelanjutan.”

“Dana Nusantara akan memperkuat gerakan reforma agraria di akar rumput untuk melindungi secara kolektif hak atas tanah dan penghidupan. Sistem pendukung ini akan mendukung serikat tani, perempuan pedesaan, dan pemuda tani dalam memperluas praktik baik model reforma agraria di tingkat desa,” ujar Dewi Kartika – Sekretaris Jenderal KPA, “Pendanaan Nusantara juga menciptakan model baru untuk memberikan dukungan pembangunan kepada masyarakat, yang akan mampu mengurangi kerusakan lingkungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi.”

Sebuah komunitas petani di Jawa Barat, misalnya, menggunakan dana hibah mereka untuk meningkatkan produksi tanaman dan memanfaatkan tradisi kekayaan hukum adat, termasuk dalam pengaturan warisan  untuk  mencegah  fragmentasi  tanah  . Hal ini pada  akhirnya akan mendorong petani untuk mempraktikkan suatu bentuk pertanian berkelanjutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

Pengelolaan  Dana  Nusantara

“Tujuan kami adalah untuk memberdayakan masyarakat yang kami wakili, menyediakan sumber daya yang akan membantu mereka untuk meningkatkan peran mereka dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan ekonomi dan mengurangi emisi, yang merupakan salah satu cara yang harus dilakukan untuk pemulihan bumi,” tambah Zenzi. “Dengan menunjukkan keberhasilan model keberlanjutan ini, kami berharap dapat mendorong otoritas  nasional  dan lokal  untuk mengakui  dan melindungi  hak-hak  Masyarakat Adat  dan Komunitas Lokal di seluruh nusantara.”

Dalam pengaturan dana ini, perwakilan dari ketiga organisasi tersebut akan menjadi dewan penasihat bersama dengan anggota lainnya dari komunitas adat dan lokal. Keputusan tentang proyek mana yang akan didanai akan berdasarkan pada kehendak untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak asasi manusia, dengan tetap mematuhi aturan adat.

Menurut tiga pendiri organisasi, tidak ada satu kelompok pun yang akan diperlakukan lebih baik daripada kelompok lain dalam cara pengambilan keputusan dan pembagian manfaat. AMAN, KPA,  dan WALHI bersepakat program ini  harus  dilaksanakan  dengan kepercayaan  bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki integritas yang tinggi, inisiatif, dan pengalaman langsung di lapangan.

Untuk memastikan kebenarannya, para pemimpin dari tiga organisasi bertemu dengan ratusan masyarakat adat, nelayan dan petani, serta dengan para pemimpin organisasi yang mewakili komunitas ini – baik daring maupun luring.

Penyandang Dana Nusantara, dan dana-dana yang lainnya yang diperkenalkan dan dikembangkan di negara-negara dengan hutan tropis, berkomitmen pada tahun 2022 lalu untuk meningkatkan dukungan atas pembangunan kapasitas dan menyebarkan hibah mereka secara lebih merata di seluruh wilayah tropis.

“Dana Nusantara secara langsung mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola lingkungan alam, mengurangi emisi, membangun ekonomi kekayaan lokal, dan mengelola sumber daya yang penting untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia – dan iklim global.” ujar Darren Walker. “Dana tersebut juga akan berkontribusi pada pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan target nol emisi di  Indonesia.  Saya  berharap para donor dan  penyandang  dana  di mana  saja  akan bergabung dengan kami dan berkomitmen untuk meningkatkan mata pencaharian MAKL, dan kelestarian wilayah tempat tinggal mereka.”

Dalam Laporan Perubahan Iklim PBB tahun 2022  menggarisbawahi pentingnya aksi ini. Panel dari para ilmuwan ahli menganjurkan negosiator iklim PBB untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan untuk mendukung adaptasi iklim berbasis pengetahuan adat,  karena    masyarakat  adat  merupakan    “(kelompok)  penting  dalam  mengurangi  risiko perubahan iklim dan adaptasi iklim yang efektif (dengan keyakinan yang sangat tinggi).”