AGRICOM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan industri kelapa sawit memiliki peran strategis sebagai penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus pilar ketahanan pangan dan energi nasional.
Dengan keunggulan produktivitas dan kontribusi ekspor yang terus meningkat, pemerintah mendorong pengembangan industri sawit melalui peningkatan produktivitas, penguatan pekebun rakyat, penerapan standar keberlanjutan, serta percepatan hilirisasi.
Dilansir Agricom dari Ekon, Senin (16/11/2026), subsektor perkebunan pada Triwulan III 2026 memberikan kontribusi sebesar 5,15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang terbesar dalam subsektor tersebut.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO November 2026 Turun 6,07% Jadi US$978,90/MT, BK Ditetapkan US$124 dan PE 12,5%
Kinerja perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai US$28,84 miliar, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar US$24,88 miliar. Sementara itu, volume ekspor tercatat 33,8 juta ton atau naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Airlangga menyampaikan bahwa posisi strategis kelapa sawit tidak terlepas dari keunggulan produktivitasnya dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya. Produktivitas minyak sawit mencapai sekitar 4 ton per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati utama lainnya yang menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare.
“Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis bagi Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, kelapa sawit juga memiliki keunggulan komparatif dari sisi efisiensi penggunaan lahan, dengan produktivitas minyak mencapai sekitar 4 ton per hektare, sementara komoditas minyak nabati utama lainnya hanya menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare,” jelas Airlangga saat menghadiri secara virtual 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Kamis (12/11).
PSR dan Penguatan Pekebun Jadi Prioritas
Pemerintah juga berupaya memastikan pertumbuhan industri kelapa sawit memberikan manfaat lebih luas bagi pekebun rakyat. Sejumlah program terus diperkuat, antara lain Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit.
Dukungan pengembangan SDM diberikan melalui beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, serta peningkatan kapasitas pekebun agar mampu mengelola perkebunan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut 11–17 November 2026 Tertinggi Rp3.689,80 per Kg, Ini Daftar Lengkapnya
Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi melalui optimalisasi lahan yang sudah ada, tanpa harus memperluas areal perkebunan.
Upaya peningkatan produktivitas tersebut tercermin dari produksi kelapa sawit Indonesia yang meningkat dari 52,76 juta ton pada 2024 menjadi 56,55 juta ton pada 2025. Pada 2026, produksi diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton.
Dari jumlah tersebut, konsumsi domestik diperkirakan mencapai 27,9 juta ton, sedangkan ekspor diproyeksikan sekitar 35 juta ton. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran kelapa sawit dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama minyak sawit dunia.
BACA JUGA: Industri Sawit Dorong Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia
ISPO dan Hilirisasi Perkuat Daya Saing Sawit
Selain produktivitas, pemerintah terus memperkuat aspek keberlanjutan melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar nasional tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan.
Pengembangan Sistem Informasi ISPO juga terus dilakukan guna mengintegrasikan data perkebunan, sertifikasi, dan informasi rantai pasok. Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta membantu industri memenuhi persyaratan keberlanjutan di pasar internasional.
BACA JUGA: GAPKI Gelar Sosialisasi dan Klinik ISPO di Kalbar, Dorong Percepatan 100 Persen Sertifikasi Anggota
Di sisi hilirisasi, pemerintah mendorong pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi terbarukan melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Kebijakan B50 diproyeksikan meningkatkan kebutuhan biodiesel nasional dari sekitar 15,6 juta kiloliter pada implementasi B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter. Selain meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, kebijakan tersebut diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen.
Pemerintah juga terus menjajaki pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk hilir dan percepatan transisi energi nasional.
Kolaborasi untuk Menjaga Posisi Sawit Indonesia
Airlangga menilai berbagai tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit harus menjadi momentum untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.
Menurutnya, pengembangan industri sawit tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, pekebun, lembaga riset, serta mitra internasional untuk memastikan industri berkembang secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I November 2026 Turun, Umur 10–20 Tahun Jadi Rp3.453,26 per Kg
Pemerintah berharap penguatan sektor hulu, peningkatan kapasitas pekebun, penerapan standar keberlanjutan, dan percepatan hilirisasi dapat semakin memperbesar kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian nasional.
“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan komitmen bersama, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor yang bertanggung jawab bagi ketahanan pangan global, menjadi pilar ketahanan energi, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Airlangga. (A3)
