AGRICOM, SAMARINDA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi mafia pangan dan pelaku usaha yang menjalankan praktik merugikan petani maupun negara. Ia menyatakan siap menghadapi berbagai tekanan demi menegakkan hukum, menjaga kepentingan nasional, dan memastikan sektor pertanian berpihak kepada rakyat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan pemberantasan mafia pangan bukan sekadar penindakan, melainkan bagian dari upaya membenahi tata kelola pertanian dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Amran, dilasir Agricom dari Kementan, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Pengamat Sebut Mafia Pangan Tidak Ada, Mentan Amran: “Ini Mafianya!”
Menurutnya, upaya memberantas praktik mafia tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tekanan, serangan, hingga penghinaan melalui media sosial menjadi konsekuensi yang harus dihadapi ketika pemerintah mulai menindak pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari praktik tersebut.
“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.
Ketegasan tersebut, menurut Mentan Amran, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertanian sekaligus memastikan negara tidak terus dirugikan oleh praktik korupsi dan mafia. Ia menyebut, selama dua tahun terakhir, sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Bahkan, dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
BACA JUGA: Pangkas Harga Pupuk 20 Persen, Menko Pangan Puji Terobosan Mentan Amran
Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Mentan Amran memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap para pelaku, termasuk oknum yang berasal dari internal Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa pemberantasan mafia tidak boleh berhenti pada pihak luar, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan institusi sendiri.
“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Kementerian Pertanian juga telah dicopot karena pelanggaran yang dilakukan. Penindakan bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural. Baginya, jabatan bukan alasan untuk mendapatkan perlindungan ketika seseorang tidak menjalankan amanah.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Senin (16/11) Naik Rp372 Jadi Rp14.600 per Kg, Bursa Malaysia Justru Melemah
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.
Mentan Amran juga mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani kelapa sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar (TBS). Ia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Bahkan, persoalan tersebut tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.
Setelah menerima informasi tersebut, Mentan Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik tersebut.
BACA JUGA: Harga Karet SGX–SICOM Senin 16 November 2026 Naik Rp542, Tembus Rp45.354 per Kg
Ia mengatakan, setelah kembali ke Indonesia, dirinya langsung meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS. Mentan Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.
Selain persoalan harga TBS, Mentan Amran juga menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani. Karena itu, pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara harus dilakukan secara tegas.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut 11–17 November 2026 Tertinggi Rp3.689,80 per Kg, Ini Daftar Lengkapnya
Mentan Amran menyebut langkah penertiban juga dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Ia menilai pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.
Di akhir penyampaiannya, Mentan Amran mengajak masyarakat dan generasi muda untuk mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, perjuangan memberantas mafia dan menjaga kepentingan petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus diingat masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, dan pengabdian yang ditinggalkan seseorang selama menjalankan amanah.
“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya. (A3)







