AGRICOM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembenahan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peningkatan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), penguatan kelembagaan pekebun, serta penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat produktivitas.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri sawit nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit dalam negeri seiring pengembangan mandatori biodiesel B50.
Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, mengatakan tantangan perkebunan sawit tidak hanya berkaitan dengan produktivitas tanaman. Persoalan legalitas lahan, kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, sarana produksi, dan tata kelola rantai pasok juga membutuhkan perhatian.
BACA JUGA: Diskusi FORWATAN: Praktik Budidaya dan Kemitraan Jadi Kunci Produktivitas Sawit Berkelanjutan
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertema Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11/2026) yang dihadiri Agricom.
Menurut Mula, salah satu persoalan yang masih ditemukan di tingkat perkebunan adalah penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya atau belum bersertifikat dan penerapan GAP yang belum optimal sehingga potensi produksi tanaman belum dapat dicapai secara maksimal.
Di sisi lain, sebagian pekebun masih menghadapi kendala administrasi, terutama belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), maupun sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
BACA JUGA: Kementan Pacu Hilirisasi Perkebunan, Sawit hingga Kakao Didorong Hasilkan Produk Bernilai Tambah
Tantangan lainnya meliputi kebun yang tidak berada dalam satu hamparan, pengelolaan yang belum didukung mekanisasi, terbatasnya akses permodalan, serta meningkatnya biaya produksi. Penggunaan agroinput yang belum sesuai standar dan rendahnya rendemen tandan buah segar (TBS) juga memengaruhi efisiensi usaha perkebunan.
Mula menambahkan, rantai pasok yang panjang dan belum optimalnya pemanfaatan produk samping serta pengolahan limbah sawit menjadi pekerjaan rumah bagi industri. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pekebun maupun kelembagaan, turut memengaruhi penerapan praktik perkebunan yang baik.
Karena itu, menurut Mula, peningkatan produktivitas tidak bisa hanya dibebankan kepada petani. Perusahaan perkebunan dan pekebun perlu membangun kemitraan agar perbaikan kebun rakyat berjalan lebih efektif.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Rabu (18/11) Turun, Penawaran Tertinggi Rp14.190 per Kg, Rotterdam Melemah
Dia menjelaskan, dukungan terhadap perkebunan besar dan kebun rakyat membutuhkan pendekatan berbeda. Perkebunan besar dapat didorong melalui regulasi dan insentif, sedangkan pengembangan kebun rakyat membutuhkan dukungan pendanaan, pendampingan, serta sarana dan prasarana.
Mula juga menekankan pentingnya perencanaan tata ruang dalam pembangunan kebun plasma. Ketersediaan alokasi ruang perlu dipastikan sejak awal, sementara penyelesaian legalitas menjadi bagian dari proses berikutnya.
Menurut dia, penguatan sumber daya manusia juga tidak kalah penting. Penerapan ISPO, misalnya, tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen dan memperoleh tanda tangan sertifikasi. Pekebun dan perusahaan harus mengubah kebiasaan dalam mengelola kebun agar prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO November 2026 Turun 6,07% Jadi US$978,90/MT, BK Ditetapkan US$124 dan PE 12,5%
“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” pungkasnya. (A3)
