AGRICOM, JAKARTA — Industri perbenihan nasional membutuhkan kepastian usaha dan dukungan kebijakan pemerintah agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Penyederhanaan regulasi, penguatan kegiatan pemuliaan varietas, serta pengawasan peredaran benih dinilai menjadi sejumlah faktor penting untuk memperkuat industri benih dalam negeri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu, mengatakan industri benih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan konsumen. Karena itu, kualitas benih harus dijaga sejak proses produksi hingga produk diterima petani.
“Industri benih ini bisnis kepercayaan. Kalau menjual benih abal-abal, perusahaan bisa mati. Makanya kualitas harus dijaga betul,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11/2026) yang dihadiri Agricom.
BACA JUGA: Sang Hyang Seri Perkuat Industri Benih Nasional, Bidik Penjualan 150.000 Ton pada 2029
Menurut Nana, benih merupakan produk hidup yang membutuhkan penanganan khusus. Setiap varietas juga memiliki identitas dan karakteristik tersendiri yang harus dipastikan melalui proses pelepasan varietas, sertifikasi, serta pelabelan sebelum diedarkan.
Regulasi Benih Perlu Disederhanakan
Nana menilai industri perbenihan masih menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah dapat menyederhanakan aturan untuk mendukung pengembangan industri benih dalam negeri.
Namun, penyederhanaan regulasi tersebut harus tetap memperhatikan standar mutu benih yang diterima petani.
BACA JUGA: Pupuk dan Benih Jadi Kunci Penguatan Swasembada Pangan Berkelanjutan
“Peraturan perbenihan sebaiknya dibuat sederhana saja, tapi juga jangan mengorbankan mutu benih yang diterima petani,” tegasnya.
Menurutnya, regulasi yang lebih sederhana dan memberikan kepastian dapat membantu produsen menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam pengembangan varietas dan penyediaan benih berkualitas.
Ketidakpastian Permintaan Hambat Produksi
Selain regulasi, Asbenindo juga menyoroti ketidakpastian permintaan benih dari program pemerintah.
Nana mengatakan produsen sering menghadapi permintaan benih secara mendadak, padahal proses produksi membutuhkan persiapan dan perencanaan jauh sebelumnya.
BACA JUGA: Kementerian Pertanian Dorong Produktivitas Sawit Rakyat, GAP dan Legalitas Lahan Jadi Prioritas
Bahkan, ketika produsen telah menyiapkan benih untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah, anggaran yang tersedia bisa saja dialihkan sehingga menimbulkan ketidakpastian penyerapan hasil produksi.
“Kadang-kadang pemerintah hari ini membutuhkan benih, hari ini juga harus tersedia. Padahal produsen harus menyiapkan produksi jauh sebelumnya. Bahkan, ketika benih sudah disiapkan untuk program pemerintah, anggarannya bisa saja dipindahkan,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko usaha bagi produsen benih karena kegiatan produksi membutuhkan investasi, waktu, dan perencanaan yang tidak singkat.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Kamis (19/11) Turun Rp90 Jadi Rp14.100/kg, Rotterdam Ikut Melemah
Karena itu, Asbenindo mendorong pemerintah memperkuat perencanaan kebutuhan benih agar permintaan dapat disampaikan lebih awal dan disesuaikan dengan kemampuan produksi industri.
Pemuliaan Varietas Butuh Dukungan Pemerintah
Nana juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kegiatan pemuliaan varietas. Menurutnya, penelitian dan pengembangan varietas merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan industri perbenihan.
Selama ini, produsen masih banyak menggunakan dana komersial untuk membiayai kegiatan penelitian, padahal proses pemuliaan membutuhkan investasi besar dan waktu panjang.
BACA JUGA: Harga CPO Malaysia Ditutup Melemah, Kontrak Desember Turun RM44 Jadi RM4.142 per Ton
“Pemuliaan adalah nyawa industri benih. Selama ini produsen menggunakan dana komersial untuk membiayai penelitian. Padahal, kegiatan tersebut membutuhkan investasi besar dan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih kuat terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan varietas dalam negeri sehingga industri perbenihan memiliki kemampuan menghasilkan varietas unggul secara berkelanjutan.
Benih Ilegal di Penjualan Online Jadi Perhatian
Selain persoalan regulasi dan penelitian, Asbenindo juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran benih, terutama produk yang dijual melalui platform online.
Menurut Nana, peredaran benih yang kualitasnya tidak dapat dipastikan berpotensi merugikan petani sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan.
BACA JUGA: Harga Referensi Kakao November 2026 Anjlok 7,33% Jadi US$5.613,60 per Ton, BK dan PE Ditetapkan 7,5%
“Saat ini banyak beredar penjualan benih melalui online yang kualitasnya tidak bisa dijamin,” katanya.
Dia menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh produsen dan penjual benih mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan yang telah berinvestasi dalam penelitian, pengembangan varietas, dan pengendalian mutu tidak dirugikan oleh peredaran benih ilegal atau tidak bersertifikat.
Pemulia dan Produsen Benih Perlu Mendapat Apresiasi
Nana juga menyoroti pentingnya memberikan apresiasi terhadap hasil pemuliaan varietas dalam negeri.
Menurutnya, keberhasilan produksi pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan jumlah panen, tetapi juga oleh varietas benih yang digunakan serta kontribusi produsen dan pemulia dalam menghasilkan benih berkualitas.
“Ketika ada panen raya, kita sering hanya menyebut jumlah produksinya. Jarang disebut varietas apa yang digunakan dan siapa produsennya. Padahal, pemulia juga perlu dihargai,” ujarnya.
Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah dapat memperkuat dukungan terhadap industri perbenihan melalui regulasi yang lebih sederhana, kepastian permintaan, dukungan penelitian, serta pengawasan peredaran benih.
Menurut Nana, langkah tersebut penting untuk membangun industri benih nasional yang sehat, berdaya saing, dan mampu mendukung keberlanjutan swasembada pangan Indonesia. (A3)



