Peremajaan Sawit Rakyat Digenjot

Peremajaan Sawit Rakyat Digenjot
Agricom.id

03 May 2021 , 00:30 WIB

Agricom.id, JAKARTA - Dikatakan Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS, Edi Wibowo, untuk mendukung petani swadaya, solusi Pemerintah salah satunya melalui program penanaman kembali sawit rakyat besar-besaran yang bertujuan untuk membantu petani swadaya, memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (PenggunaanLahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF)

Namun demikian untuk memperoleh dukungan tersebut petani harus clean and clear terutama mengenai legalitas. “Petani sawit swadaya yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Mereka yang tidak,  akan menerima bantuan hak,” katanya dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 7, bertajuk “MENINGKATKAN PERANAN PETANI SAWIT RAKYAT MELALUI SUBSIDI REPLANTING DAN SUBSIDI SARANA PRASARANA,” Rabu 28 April 2021, yang diadakan majalah InfoSAWIT.

Lantas untuk peremajaan sawit itu betujuan untuk meningkatkan produktivitas, dimana standar produktivitas untuk program penanaman kembali dikisaran 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.

Lebih lanjut tutur Edi, untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program ini diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable  Palm Oil (ISPO) pada panen pertama. “Program penanaman kembali mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan,  yang meliputi: tanah, konservasi, lingkungan dan lembaga,” kata Edi.

Sementara program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit, meliputi bantuan benih pupuk, pestisida, alat apska panen, jalan kebun dan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, alat pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi/penelurusan teknis

Sementara, untuk mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, pihak Gabugan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada bulan September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR.

Juga melakukan upaya kerjasama dengan Asosiasi Petani untuk memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI, memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi  Petani untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI. Berkoordinasi dan Fasilitasi Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota GAPKI di masing-masing Cabang/Propinsi.

“Melakukan pendataan proses dan progres PSR dari anggota GAPKI di masing-masing cabang GAPKI. Membentuk Satgas PSR,” tutur Sekjen GAPKI, Eddy Martono.

Lebih lanjut tutur Eddy, bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk pertma, Pendampingan Kultur Teknis, kedua, Kontraktor Peremajaan, ketiga, Avalist Full Commercial dan keempat, Operator Pengelolaan.

Namun demikian program PSR tersebut tetap saja memiliki kendala, diantara kendala itu diantaranya dalam upaya melanjutkan kerjasama kemitraan dengan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya. Ini mengakibatan proses kemitraan membutuhkan waktu tidak sedikit.

“Lantas, masih banyaknya SHM yang berpindah tangan/digadaikan menjadi kendala jaminan Bank, kondisi Koperasi dan Kepengurusan Koperasi yang kurang kondusif. Mengenai penghasilan petani saat replanting, besarnya biaya replanting, termasuk Banyak bertumbuhnya pabrik tanpa kebun,” tandas Eddy. (A2)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


TOP