AGRICOM - Presiden Prabowo telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berbagai tantangan yang dihadapi cukup besar, ditengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui Asta Cita pada butir kelima, Presiden Prabowo akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tetang Perindustrian, menyatakan bahwa semua kegiatan industri wajib berlokasi di dalam kawasan industri. Sebab itu, menurut Kementerian Perindustrian RI, kawasan industri bakal menjadi epicentrum untuk peningkatan daya saing maupun pertumbuhan ekonomi industri.
“Untuk merealisasikan hal ini, tentunya dibutuhkan investasi yang cukup besar dari sektor industri dan perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan daya saing industri maupun kawasan industri”, ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang kartasasmita, dikutip Agricom.id dari Website Kemenperin.
BACA JUGA: Editorial: Komoditas Berkelanjutan Hasilkan Ketahanan Pangan dan Energi Indonesia
Menurutnya, sumber daya alam yang melimpah dan sektor industri manufaktur yang semakin berkembang, mendorong berbagai inovasi dan teknologi yang menghasilkan perubahan pada Rapat Kerja Dukungan Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri di Jakarta lalu (2/12).
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pasalnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terus berupaya menyebarkan industrialisasi secara merata. Berdasarkan data Kemenperin, hingga bulan November 2024, terdapat 165 perusahaan di kawasan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan siap untuk beroperasi.
Dengan total luasan mencapai 94.054 hektar, lahan yang telah terokupansi (baik yang sudah terisi tenan maupun untuk infrastruktur kawasan) mencapai 59,76%. Sedangkan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektar, merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi. Upaya ini mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia, melalui Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sampai saat ini, tercapai 30 kawasan industri yang telah beroperasi dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.
Kebijakan Kawasan Industri
Kemenperin menjelaskan akan arah kebijakan pengembangan kawasan industri di Indonesia yang telah memasuki generasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024, Pasal 79, tentang Perwilayahan industri, diamanatkan dalam penerapan kawasan industri yang berwawasan lingkungan harus memperhatikan aspek manajemen kawasan, aspek sosial, aspek ekonomi dan tentunya aspek pengelolaan lingkungan.
“Guna mencapai keseimbangan dan keberlanjutan antara ekonomi, pembangunan industri dan perlindungan lingkungan, maka industri yang berwawasan lingkungan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan industri rendah karbon”, ungkap Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada media massa.
BACA JUGA: Pentingnya Observasi Langsung untuk Perbaikan Proses
Imbuhnya, masih banyak tatangan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan suatu kawasan industri, yang meliputi beberapa aspek seperti pertanahan, tata ruang, lingkungan, infrastruktur, ketersediaan energi (listrik dan gas), ketersediaan bahan baku, fasilitas, manajemen, tata kelola dan perizinan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
Jelasnya, debottlenecking guna mempercepat operasional kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional, menjadi kebutuhan utama guna menyinergikan program kerja antar kementerian atau lembaga pemerintah agar tidak saling tumpang tindih dan justru menghambat iklim investasi di Indonesia.
Wujudkan Sentra Produksi Strategis Nasional.
Melalui Kementerian Pertanian RI, misi Asta Cita Presiden Prabowo juga di wujudkan melalui sentra produksi strategis nasional. Kementan terus bergerak cepat guna mewujudkan swasembada pangan. Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pihaknya akan mengoptimalkan setiap potensi yang ada, termasuk Provinsi Sumatera Utara yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Kabupaten Serdang Bedagai, disebutnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra utama produksi padi di Provinsi Sumatera Utara.
Optimalisasi lahan dan intensifikasi pertanian akan menjadi langkah utama dalam mendukung percepatan swasembada pangan. Mentan, Amran juga menegaskan kepada aparatus pemerintah, petani dan seluruh pihak harus terus bersinergi sehingga program optimalisasi lahan dapat diakselerasi secara masif.
“Optimalisasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. Kementan membentuk brigade milenial, mengoptimalkan lahan rawa dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi”, kata Mentan, Andi Amran Sulaiman.
Imbuhnya, komitmen akan mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian akan berguna bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas. Upaya ini sejalan dengan upaya mendorong sektor pertanian ke level yang lebih maju dan berkelanjutan. “Saya percaya akan semangat dan dukungan yang kuat dari semua pihak, akan menciptakan perubahan besar di sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat Indonesia”, tandas Mentan.
Sebagai informasi, Kementan optimis akan keberadaan Kabupaten Serdang Bedagai yang akan menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama di Provinsi Sumatera Utara guna mendukung ketahanan pangan nasional Indonesia. Sebagai agenda optimasi lahan, rencama mengimplementasikan berbagai teknologi pertanian yang dapat membantu petani akan dilakukan.
Penggunaan benih unggul, sistem irigasi modern, hingga penggunaan traktor dan mesin panen canggih, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan swasembada pangan. Lantaran Provinsi Sumatera Utara merupakan sentra produksi pangan strategis jadi perlu bertindak cepat dan terus memperkuat semua program pangan.
PalmCo Lakukan Intercropping Padi Gogo Untuk Dukung Ketahanan Pangan
Guna mendukung program ketahanan pangan nasional, PalmCo (PT Perkebunan Nusantara IV) meluncurkan program inovatif Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan pola Intercropping menggunakan tanaman padi gogo. Program dari anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ini, diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.
Menurut Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama PTPN III, bahwa dari total 16,38 juta hektare (Ha) lahan sawit di Indonesia, sekitar 6,94 juta Ha atau 42% merupakan perkebunan rakyat. “Saat ini, sekitar 2,8 juta Ha kebun sawit rakyat sudah berusia lebih dari 25 tahun dan membutuhkan peremajaan segera,” jelas Abdul Ghani, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Agricom.id, Kamis (28/11/2024).
Menurutnya, selama proses peremajaan sawit, lahan sering kali tidak produktif selama lebih dari dua tahun hingga tanaman sawit baru mulai menghasilkan. Untuk itu, PTPN, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan sejumlah pihak terkait, merancang program penanaman padi gogo di area PSR.
Pola tumpang sari memungkinkan padi gogo ditanam di antara tanaman sawit selama dua tahun pertama, yaitu saat Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Ini dapat menjadi solusi potensial untuk mendukung swasembada pangan seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo," ungkap Abdul Ghani.
Selanjutnya, Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan akan keberadaan rencana PTPN Holding yang akan dilakukan PalmCo. Pada tahap awal, program intercropping, akan diimplementasikan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada lahan PSR seluas 60 Ha milik petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Karya Maju. Dari total lahan tersebut, sekitar 20 Ha akan ditanami padi gogo.
“Padi gogo tidak memerlukan irigasi khusus sehingga cocok untuk lahan kebun sawit yang sedang dalam tahap peremajaan,” jelas Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa.
Hingga tahun 2029, PalmCo menargetkan penerapan intercropping padi gogo pada ribuan hektar lahan PSR setiap tahun. Menurut Jatmiko, program ini dapat membantu mencetak lahan produktif tanpa harus membuka lahan baru.
“Keberhasilan program ini, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, BPDPKS, pemerintah daerah, produsen pupuk, lembaga pembiayaan, hingga organisasi petani”, tandas Jatmiko. (A1)
