AGRICOM, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti persoalan produktivitas perkebunan yang masih menjadi tantangan industri sawit nasional. Meskipun produksi menunjukkan peningkatan, perbaikan kinerja kebun dinilai perlu dipercepat untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan minyak sawit dalam negeri, terutama seiring pengembangan mandatori biodiesel B50.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat mengatakan, kinerja produksi sawit nasional menunjukkan peningkatan. Produksi yang tahun lalu mencapai 48,16 juta ton diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini.
Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit mencapai US$23,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,9 miliar.
BACA JUGA: Kementerian Pertanian Dorong Produktivitas Sawit Rakyat, GAP dan Legalitas Lahan Jadi Prioritas
“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu US$23,2 miliar. Tahun lalu, Juli sekitar US$20,9 miliar. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat Covid-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” ujar Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertema Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dihadiri Agricom.
Meski demikian, dia mengingatkan peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan, bahkan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.
“Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” katanya.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Jumat (20/11) Turun, Penawaran Tertinggi Tercatat Rp14.008 per Kg
Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.
Berdasarkan data yang disampaikan Aziz, realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan.
“Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO November 2026 Turun 6,07% Jadi US$978,90/MT, BK Ditetapkan US$124 dan PE 12,5%
GAPKI, lanjut Aziz, turut mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan. Skema tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kemitraan dengan perusahaan.
“Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.
Dia menambahkan, pendampingan dan pemenuhan dokumen PSR juga dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. “Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” ujar Aziz.
BACA JUGA: Diskusi FORWATAN: Praktik Budidaya dan Kemitraan Jadi Kunci Produktivitas Sawit Berkelanjutan
Menurutnya, ISPO tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta daya saing produk sawit. Karena itu, percepatan sertifikasi perlu disertai penyelesaian persoalan legalitas lahan dan perbaikan pelayanan perizinan.
Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana. Dia juga mendorong sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan persyaratan, waktu, serta biaya. (A3)







