Ancaman Krisis Pangan: Food Estate dan Strategi Ketahanan Pangan Lokal

Ancaman Krisis Pangan: Food Estate dan Strategi Ketahanan Pangan Lokal
Agricom.id

04 July 2021 , 06:23 WIB

Agricom.id, JAKARTA - Pandemi COVID-19 telah mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia, termasuk Indonesia.  Para menteri negara anggota G20 dalam pertemuan di Italia, Selasa (29/6), menyerukan perlunya peningkatan upaya yang sangat signifikan untuk menangani penyebab utama kerentanan pangan yang berpangkal pada masalah kemiskinan, kemampuan produksi, hingga logistik.

“Pandemi telah menciptakan situasi yang lebih sulit bagi upaya menciptakan ketahanan pangan, jika tidak segera diatasi, maka akan menciptakan masalah kesehatan dan harapan hidup” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pembukaannya di pertemuan tersebut.

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun lalu, telah mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi.

Pemerintah Indonesia merespons hal itu dengan menyusun konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang disebut dengan program lumbung pangan nasional atau food estate. 

Akan tetapi, para pegiat lingkungan dan pakar gizi menilai respons pemerintah sebaiknya difokuskan pada pola distribusi dan produksi pertanian yang tepat bagi kebutuhan masyarakat di tingkat pusat hingga lokal. 

Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas menilai, respons pemerintah tidak tepat dalam menjawab kekhawatiran krisis pangan melalui food estate. Namun demikian, permasalahan terletak pada distribusi dan pemasaran produk pertanian akibat pandemi, bukanketersediaanya. “Justru kekhawatiran dari banyak pihak semakin besar mengingat hal ini akanmengulang kegagalan banyak program food estate masa lalu, apalagi di Kalimantan Tengah yangmenggunakan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG),” kata Iola dalam keterangan tertulis diterima Agricom.id.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada 2021, yang di dalamnya termasuk untuk proyek food estate.

Anggaran bakal dialokasikan ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), di antaranya Rp 34,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp21,8 triliun untuk  Kementerian Pertanian, dan Rp 6,7 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pekan lalu, DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 ini lantaran berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran juga target produksi yang tidak terukur. 

Tahun 2020, pemerintah memulai proyek food estate pada lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30.000 hektare dari target 770.6601 hektare di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten  Kapuas.

Usulan program lumbung pangan ini bukan yang pertama kalinya muncul. Pada era pemerintahan sebelumnya, ide mengalihfungsikan lahan berskala besar untuk mendukung ketahanan pangan juga pernah dicetuskan, namun tidak ada satupun program yang berhasil.

Sebelumnya kegagalan itu tercermin dalam program yang dilakukan pada zaman Orde Baru, ketika 1,4 juta hektare gambut di Kalimantan Tengah dialihfungsikan menjadi sawah.

“proyek ini gagal karena kondisi tanah yang tidak cocok dengan jenis tanamannya. Selain itu, praktik pengeringan lahan gambut dengan pembukaan kanal-kanal besar menyebabkan terjadinya lahan gambut menjadi rusak dan kehilangan fungsinya sebagai tandon air,” katanya.

Tandon air gambut memiliki fungsi penting untuk menyerap air saat musim hujan dan melepaskannya secara perlahan ke aliran di sekitarnya pada musim kering. Program yang juga menyasar pada pembukaan gambut berisiko menimbulkan bahaya lingkungan jangka panjang seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asam saat kemarau, banjir saat musim penghujan, hingga efek pelepasan emisi karbon yang memperparah pemanasan global.

“Saya melihat transparansi dalam hal ini penting untuk dilakukan pemerintah, karena kebijakan istimewa seperti program food estate sebagai salah satu program strategis nasional membutuhkan pengawalan dari masyarakat. Terutama karena pemulihan dan perlindungan lahan gambut merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan dalam menahan laju pemanasan global. Selain itu, kebijakan pembukaan lahan yang istimewa seperti ini juga rentan menyebabkan konflik masyarakat akibat perampasan lahan,” tandas dia. (A2)


TOP