AGRICOM, RIAU – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan untuk mendukung program pengembangan perkebunan kelapa di Provinsi Riau pada tanggal 27 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, yang menetapkan kelapa sebagai salah satu penerima dana BPDP. Dukungan ini bertujuan memperkuat pengelolaan perkebunan kelapa secara berkelanjutan.
Riau dipilih sebagai lokasi bengkel karena menjadi sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai penghasil utama, dengan luas perkebunan kelapa mencapai 425 ribu hektar—terluas di tanah air.
Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran dana industri perkebunan kelapa dalam mendukung peremajaan, inovasi, serta penguatan kelembagaan petani. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga turut hadir dan memberikan Beragam.
Acara ini terbagi dalam dua sesi dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, termasuk BPDP Kemenkeu, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, asosiasi petani dan pekebun kelapa, serta perwakilan dari dinas koperasi dan UMKM daerah.
Melalui kegiatan ini, BPDP Kemenkeu berharap dapat memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dan mendorong pengembangan perkebunan kelapa yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Penguatan Kelembagaan dan Strategi Pengembangan Perkebunan Kelapa Indonesia
Lokakarya yang diselenggarakan oleh perwakilan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjenbun Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi Perkebunan Provinsi Riau serta dinas kabupaten di Provinsi Riau yang menjadi sentra kelapa dan asosiasi petani/pekebun kelapa ini, terkemas menjadi dua sesi diskusi panel.
Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan kelapa BPDP Kemenkeu, Triana Meinarsih menyampaikan, “program pengembangan perkebunan kelapa melalui program peremajaan perkebunan kelapa dan program sarana infrastruktur kelapa merupakan langkah strategis pemerintah melalui BPDP Kemenkeu agar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan pekebun”.
Triana, menambahkan juga bahwa acara workshop yang mengambil grand topik Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Program Pengembangan Perkebunan Kelapa ( Program Peremajaan Kelapa dan Program Sarana Prasarana kelapa ) diselenggarakan antara lain memiliki tujuan menumbuhkan kelembagaan petani dalam jangka panjang dan meningkatkan posisi tawar petani kelapa dalam pemasaran hasil.
Bentuk Kolaborasi Stakeholder untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa
Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif pada sesi diskusi yang dipimpin Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP Kemenkeu, Triana Meinarsih. Pada Sesi 1 hadir Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Baginda Siagian, membawakan materi Kebijakan dan Regulasi Kelembagaan Petani Perkebunan Kelapa. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau, Ir. HM Taufiq Oesman Hamid memaparkan “Kebijakan dalam Mendukung Koperasi Perkebunan Kelapa”.
Sesi diskusi panel semakin memperkaya wawasan dengan menghadirkan Ketua Umum Dewan Kelapa Indonesia/ DEKINDO, Osriman Oesman, yang mengulas “Revitalisasi Kelembagaan Petani Kelapa: Tantangan dan Strategi Penguatan Koperasi”, serta Muhammad Asri (Wakil Ketua Umum PERPEKINDO) yang menyampaikan topik “Strategi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan Kelapa”.
Workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah-langkah. Petani kelapa tidak lagi dipandang sekadar penghasil bahan mentah, melainkan bagian dari strategi industri yang mampu mendongkrak perekonomian daerah maupun nasional. Dengan kelembagaan yang solid, pemanfaatan teknologi modern, serta dukungan lintas pihak, kelapa berpotensi menjadi sumber kemakmuran baru bagi masyarakat Indonesia. Penguatan kelembagaan dengan demikian bukan hanya sekedar strategi, tetapi juga fondasi utama agar kelapa Indonesia berjaya di pasar global, sekaligus menjadi jalan nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan petani. (A3)
