Aksi cepat pemerintah hentikan peredaran beras selundupan demi lindungi pasar dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025). Foto: Istimewa

AGRICOM, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan ketegasannya. Kali ini, ia bertindak cepat setelah menerima laporan masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand yang diduga diselundupkan melalui Sabang, Aceh. Tanpa menunda waktu, pemerintah langsung menyegel gudang milik PT Multazam Sabang Group—perusahaan yang diduga melakukan impor tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.

Amran bercerita bahwa laporan itu masuk kepadanya pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah mendapat kabar tersebut, ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan semua aktivitas di lokasi.

“Jam dua kami dapat laporan ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat. Saya langsung telepon Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam. Langsung disegel. Berasnya saya perintahkan tidak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Sidak Kios Pupuk di Malang: Harga Turun, Petani Lega

Tak hanya memerintahkan penyegelan, Amran juga meminta aparat menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya pemasukan beras ilegal ini. Menurutnya, dugaan kuat menunjukkan bahwa impor tersebut sudah direncanakan jauh hari.

“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tapi izin dari Thailand sudah keluar sebelumnya. Artinya ini sudah direncanakan,” tegas Amran, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Senin (24/11).

Ia menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: tidak ada impor beras karena stok dalam negeri mencukupi. Indonesia bahkan sempat memiliki stok hingga 4,2 juta ton dan kini berada di sekitar 3,8 juta ton—angka yang dinilai aman.

“Perintah Pak Presiden sudah jelas, tidak boleh impor karena stok kita banyak,” ujarnya.

BACA JUGA: Bappenas Sebut Industri Sawit Jadi Penggerak Ekonomi Hijau Indonesia di IPOC 2025

Selain temuan di Sabang, Amran menyebut ada laporan awal mengenai dugaan kasus serupa di Batam. Namun, laporan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Kami bergerak cepat menyegel dan memastikan beras itu tidak keluar. Untuk dugaan di Batam, masih harus dipastikan,” katanya.

Dengan langkah cepat ini, pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk melindungi pasar pangan dalam negeri dari praktik impor ilegal yang dapat merugikan petani dan mengganggu stabilitas harga. (A3)