AGRICOM, JAKARTA — Polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai persoalan di Surabaya dinyatakan selesai setelah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bertemu langsung dengan Mentan Amran di Kementerian Pertanian, Kamis (13/8/2026).

Dilansir Agricom dari Kementan, Jumat (14/8). Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang di ruang publik setelah pihaknya memperoleh informasi melalui pemberitaan media.

"Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan," ujar Maria.

BACA JUGA: Mentan Amran Siapkan Aturan Baru, Buruh Tani Bisa Dapat Alsintan

Menurut Maria, Komnas Perempuan memiliki mandat untuk memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan serta memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Karena itu, klarifikasi langsung dinilai penting agar persoalan yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ia menyebut pertemuan tersebut menghasilkan kejelasan dan tidak ada lagi persoalan yang perlu diperdebatkan.

"Alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan," katanya.

BACA JUGA: Mentan Amran Ajak Pesantren Jadi Sentra Pertanian, Kementan Siapkan Bibit dan Olah Lahan Gratis

Kementan Dinilai Terapkan Pengarusutamaan Gender

Maria mengatakan hasil pertemuan juga menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah menerapkan prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan program.

Menurutnya, pengarusutamaan gender menjadi salah satu acuan Komnas Perempuan dalam menilai potensi ketimpangan gender di lembaga negara, baik dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan.

BACA JUGA: Kementan Luncurkan Program NBS-Agroforestry, Perkuat Perkebunan Berkelanjutan Hadapi Perubahan Iklim

Ia menekankan keterlibatan perempuan harus dilakukan dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

"Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan," ujar Maria.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga memperoleh informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program di lingkungan Kementan. Sejumlah posisi kepala bagian bahkan telah diisi oleh perempuan.

Pertemuan yang awalnya membahas polemik kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai penguatan kerja sama kedua lembaga dalam perlindungan perempuan.

Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

BACA JUGA: Kementan Dorong Produktivitas Sawit dan Kemitraan Pekebun, Ini Strategi Transformasi Sawit Nasional

Amran Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi

Mentan Amran menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu.

Amran mengatakan dirinya bahkan langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah mengetahui pemberitaan mengenai polemik tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali," kata Amran.

BACA JUGA: Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi, Menkop Dorong Petani Perkuat Daya Tawar

Ia menjelaskan persoalan yang memicu polemik berawal dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam mengenai harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak dari berbagai daerah, pengusaha, hingga pelaku usaha besar untuk mencari penyebab persoalan tersebut.

Dari penelusuran itu, salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.

"Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," jelas Amran.

Dalam pembahasan penanganan persoalan tersebut, muncul isu mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki pekerjaan dengan mobilitas tinggi. Amran menjelaskan tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementan tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau diskriminasi.

"Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor," tegasnya.

BACA JUGA: GAPKI dan Forwatan Perkuat Sinergi, Bangun Komunikasi Sawit yang Lebih Substantif

Kementan Dorong Meritokrasi

Amran juga menegaskan bahwa Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dalam penempatan dan pemberian kesempatan kerja.

Menurutnya, kemampuan dan kinerja menjadi dasar penilaian, bukan jenis kelamin, suku, agama maupun asal daerah.

"Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja," ujarnya.

Ia menilai pertemuan dengan Komnas Perempuan menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kerja sama dan aksi nyata.

"Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama," kata Amran.

Kolaborasi tersebut nantinya diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok masyarakat yang terdampak bencana.

"Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama," ujarnya.

Perempuan Dinilai Punya Peran Strategis di Sektor Pertanian

Amran menilai keterlibatan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam rantai sektor pertanian, mulai dari kegiatan produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.

"Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu," katanya.

Ia menegaskan pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar," ujar Amran.

Kementan, lanjutnya, akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan pertanian berlangsung inklusif, memberikan kesempatan yang setara, serta bebas dari diskriminasi.

"Kami bekerja untuk Merah Putih, kami bekerja untuk umat. Gender, ini harus kita perhatikan semua," pungkas Amran. (A3)