Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk memperluas akses pangan terjangkau. Pemerintah juga memperkuat sarana pemantauan keamanan pangan dan intervensi harga guna merespons gejolak di daerah secara lebih cepat.
AGRICOM, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ia menekankan perlunya intervensi pemerintah yang berkelanjutan, terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat respons terhadap gejolak harga di daerah.
BACA JUGA: Wamentan Saleh Mustafa: Kedaulatan Pangan dan Pemberantasan Mafia Pangan Jadi Prioritas
Dikutip Agricom dari Kementan, Saleh menyampaikan bahwa bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden perlu dioptimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok secara lebih merata.
“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan sehari-hari.
BACA JUGA: Mentan Amran Perkuat Peran Penyuluh Pertanian untuk Jaga Swasembada Pangan
Perkuat Respons terhadap Gejolak Harga Pangan
Selain menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar, pemerintah memperkuat dukungan sarana untuk memantau keamanan pangan dan mengantisipasi ketidakstabilan harga.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan. Fasilitas ini diharapkan membantu memastikan produk yang beredar, termasuk cabai, aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.
BACA JUGA: Hadapi EUDR, Kementan Perkuat Ketertelusuran Sawit, Kakao, dan Kopi Indonesia
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sarana tersebut ditujukan untuk mendukung pemantauan kondisi pangan dan mempercepat intervensi ketika terjadi gejolak harga di suatu wilayah.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.
Penguatan sarana tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan pemerintah dalam merespons perubahan pasokan dan harga pangan di lapangan.
BACA JUGA: BPDP dan Unair Dorong Limbah Sawit Jadi Pakan Ternak, Tekan Biaya Peternak hingga 40%
Jakarta Sediakan Beras Gratis dan Voucher Belanja
Pelaksanaan GPM Nasional di Jakarta dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Pemilihan lokasi di kawasan padat penduduk bertujuan mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Rabu (21/10) Turun ke Rp15.115/kg, Bursa Rotterdam Menguat
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Berbagai komoditas juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Berikut rincian pasokan pangan yang disediakan di tiga lokasi GPM Jakarta:
| Komoditas | Jumlah |
| Beras SPHP | 12,25 ton |
| Beras premium | 6 ton |
| Gula pasir | 3,24 ton |
| Minyak goreng | 5.500 liter |
| Ayam | 1.200 ekor |
| Daging sapi | 150 kg |
| Telur ayam ras | 870 kg |
| Cabai rawit merah | 80 kg |
| Cabai merah keriting | 185 kg |
| Bawang merah | 170 kg |
| Bawang putih | 150 kg |
Ketersediaan komoditas tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama di tengah tantangan daya beli.
BACA JUGA: Harga CPO Malaysia Turun RM73, KPBN Inacom Terkoreksi ke Rp15.115 per kg pada 21 Oktober 2026
GPM Nasional Capai 11.349 Kegiatan
Pelaksanaan GPM diperkuat melalui kolaborasi Kementan, Bapanas, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Rinciannya meliputi 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 kegiatan di tingkat provinsi, 8.710 kegiatan di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Capaian tersebut menunjukkan luasnya pelaksanaan intervensi pangan melalui kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kementan bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, mempercepat penanganan gejolak harga, serta mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Melalui penguatan distribusi, pemantauan keamanan pangan, dan intervensi harga, pemerintah menargetkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau dapat semakin luas di berbagai daerah. (A3)
