AGRICOM, TANGERANG – Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Mendag Busan), meminta para pelaku usaha dan distributor untuk tidak mempermainkan harga MINYAKITA, program minyak goreng rakyat (MGR). Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus melakukan pengawasan ketat demi melindungi konsumen, memastikan ketersediaan stok, serta menjaga stabilitas harga MINYAKITA.
Pernyataan ini disampaikan Mendag Busan saat memimpin ekspos hasil pengawasan distribusi MINYAKITA di PT NNI, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1). Ekspos ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan intensif yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.
“Kami mengingatkan para pelaku usaha dan distributor untuk tidak berlaku curang atau mempermainkan harga MINYAKITA. Pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Ini demi kepentingan nasional dan memastikan harga MINYAKITA tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegas Mendag Busan, dikutip Agricom.id dari laman Kemendag.
BACA JUGA:
- Harga Minyak Sawit Mentah (CPO) di Inacom Naik pada Jumat 24 Januari 2025
- Harga Karet SGX Sicom Turun Tipis pada Jumat 24 Januari 2025
Kemendag menemukan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT NNI. Salah satu temuan utamanya adalah produksi MINYAKITA yang dilakukan meskipun masa berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) telah habis. Praktik ini melanggar beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Kemendag menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi MINYAKITA untuk melindungi hak konsumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.
Kedua, PT NNI tidak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk MINYAKITA, tetapi masih memproduksi MINYAKITA. Hal ini melanggar UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
BACA JUGA: Semarak Tanam Perdana Padi Gogo di Bone Bolango, Dorong Swasembada Pangan Nasional
Ketiga, PT NNI tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82920 atau Aktivitas Pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng. Hal tersebut melanggar UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Keempat, PT NNI telah memalsukan Surat Rekomendasi Izin Edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kelima, PT NNI memproduksi MINYAKITA menggunakan minyak goreng non-DMO. Produksi MINYAKITA menggunakan minyak goreng non-DMO telah melanggar Permendag 18/2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
"Seharusnya MINYAKITA diproduksi menggunakan minyak goreng DMO. Pengemasan dengan menggunakan minyak goreng komersil menyebabkan harga jualnya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp15.700/liter,” ungkap Mendag Busan.
Keenam, PT NNI juga memproduksi MINYAKITA yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yaitu kurang dari 1 liter. Hal tersebut melanggar UU Nomor 19 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
"Pemerintah berkomitmen untuk senantiasa melindungi konsumen. Dengan adanya ketidaksesuaian isi MINYAKITA dengan ukuran yang tertera dalam kemasan tentunya sangat merugikan konsumen,” kata Mendag Busan.
Sebagai informasi, PT NNI sebagai repacker menjual MINYAKITA seharga Rp15.500/liter. Seharusnya yang dijual itu Rp14.500/liter. Hal itu mengingat PT NNI yang berstatus sebagai repacker merupakan distributor lini kedua (D2). Kemendag mengatur harga jual MINYAKITA di berbagai tingkat rantai distribusi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam regulasi itu, harga jual Minyakita dari produsen ke D1 ditetapkan Rp13.500/liter. Untuk harga jual Minyakita dari D1 ke D2 dan dari D2 ke pengecer, masing-masing dibanderol Rp14.000/liter dan Rp14.500/liter. Adapun HET MINYAKITA di tingkat konsumen ditetapkan Rp15.700/liter.
Menurut Mendag Busan, ini salah satu indikasi penyebab harga MINYAKITA masih naik. Mendag Busan memastikan, Kemendag akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran MINYAKITA.
"Jadi, hari ini kita mulai untuk melakukan operasi dari Banten. Setelah itu nanti kita ke Kalimantan Barat, kemudian ke Nusa Tenggara Timut (NTT), dan daerah lain di wilayah timur karena harganya masih tinggi. Sampai Ramadan kita akan terus melakukan operasi, melakukan pengawasan terhadap peredaran MINYAKITA," ungkapnya.
Mendag Busan juga menyampaikan, PT NNI menjual MINYAKITA kepada pedagang lainnya, bukan konsumen langsung. Wilayah penjualannya mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Untuk itu, Kemendag telah menyegel dan memasang garis Tertib Niaga atas 7.800 botol dan 275 dus dengan isi 12 liter MINYAKITA.
Mendag Busan menegaskan, tidak akan menolerir serta akan menindak secara tegas praktik-praktik kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha nakal. “Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita tertib berusaha agar harga terjangkau oleh masyarakat," tutupnya.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menjelaskan, pelaku usaha bila terbukti melanggar ketentuan SNI dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Sanksi ini diatur dalam pasal 114 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sedangkan bila terbukti melanggar perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar. Sanksi ini diatur dalam pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Jadi, dapat dikenakan pasal berlapis,” ungkap Moga.
Turut mendampingi Mendag Busan, yaitu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, serta Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Tommy Andana.
Turut hadir pada ekspose tersebut, yaitu perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perwakilan BPOM, perwakilan Kejaksaaan Agung, Perwakilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), perwakilan Kepolisian Daerah Banten, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangerang, serta perwakilan Kantor Kepala Desa Mauk. (A3)