Agricom.id, BOGOR – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus memperkuat upaya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Dalam diskusi nasional yang digelar SPKS (24/1), Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani mandiri, dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi langkah bersama. Pemerintah, terutama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perlu mempercepat pemberian rekomendasi teknis (Rekomtek) agar sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO bisa lebih cepat diakses petani,” ujar Sabarudin dalam keterangannya kepada Agricom.id, akhhir Januari 2025.

Menurutnya, selama ini petani sawit mandiri sering terhambat oleh proses administrasi yang panjang, bahkan memakan waktu hingga satu tahun. Hal ini memperlambat proses sertifikasi dan berdampak pada pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan.

Sabarudin juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani mandiri, mulai dari mahalnya biaya pupuk dan perawatan kebun hingga harga panen yang rendah akibat ketergantungan pada tengkulak. “Petani mandiri terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena keterbatasan akses pasar dan modal,” jelasnya.

Untuk itu, SPKS meminta pemerintah memperkuat pendampingan, termasuk dalam memetakan poligon lahan sawit petani dan mempercepat legalitas lahan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk mempercepat program PSR yang menjadi prioritas pemerintah.

“Jika pemerintah ingin program PSR berjalan sukses, mereka harus membantu petani memenuhi persyaratan tanpa menimbulkan persoalan baru, seperti isu legalitas yang justru menimbulkan ketakutan di kalangan petani,” tambah Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menjalin kerja sama dengan Mabes POLRI, khususnya Baintelkam, untuk memberikan pendampingan hukum kepada petani. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi trauma dan ketakutan yang masih dirasakan petani akibat pengalaman kriminalisasi di masa lalu.

“Kami berterima kasih kepada Mabes POLRI, khususnya Direktur Ekonomi Baintelkam Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, serta pihak-pihak lain seperti BPDPKS dan ASD Bakrie, yang turut mendukung upaya SPKS dalam memberdayakan petani sawit mandiri,” ungkap Sabarudin.

Dalam diskusi yang dihadiri perwakilan petani dari berbagai daerah, SPKS menegaskan komitmennya untuk melatih lebih dari 1.000 petani sawit pada 2025 agar mampu menerapkan praktik budidaya berkelanjutan. Dengan langkah ini, SPKS berharap produktivitas petani mandiri dapat meningkat, sekaligus mendukung visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui sektor kelapa sawit.

Sinergi antara petani, pemerintah, aparat hukum, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program PSR sekaligus memastikan masa depan yang lebih cerah bagi petani sawit mandiri. (T1)