Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2026. Foto: Istimewa
AGRICOM, Jakarta – Perum Bulog menargetkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2026. Program ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen sekaligus menopang stabilitas pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran SPHP pada 2026 akan dilaksanakan secara penuh sepanjang tahun. Skema ini berbeda dibandingkan 2025 yang pelaksanaannya sempat terputus dan hanya berjalan sekitar delapan bulan akibat penyesuaian kebijakan.
“Target SPHP di 2026 sebesar 1,5 juta ton dan direncanakan berlangsung sepanjang tahun, tidak seperti tahun lalu yang terputus-putus,” ujar Rizal di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
BACA JUGA:
- Harga Karet SGX–Sicom Selasa (6/1) Naik Lagi, Tertinggi Rp 30.428 per Kg
- Wajibkan Perusahaan Sawit Bangun Pabrik, Gubernur Papua: CPO Tak Boleh Lagi Keluar Daerah
Rizal menjelaskan, Bulog akan melakukan penyesuaian volume penyaluran pada periode puncak panen, terutama pada Maret, April, dan Agustus. Langkah ini ditempuh agar distribusi beras SPHP tidak menekan harga gabah di tingkat petani.
Di wilayah sentra produksi padi seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, volume SPHP akan dikurangi. Sebaliknya, daerah nonproduksi tetap akan dilayani secara normal guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga beras secara nasional.
“Kebijakan diferensiasi wilayah ini untuk mencegah kelebihan pasokan di pasar lokal, menjaga keseimbangan suplai, sekaligus melindungi pendapatan petani saat panen raya agar ekonomi perdesaan tetap tumbuh stabil,” ujarnya, dikutip Agricom.id dari KBRN RRI.
Sepanjang 2025, Bulog mencatat penyaluran beras SPHP mencapai 802.939 ton. Distribusi dilakukan melalui berbagai kanal resmi, mulai dari pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, hingga program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, Bulog juga menggandeng BUMN, instansi pemerintah seperti TNI-Polri, koperasi, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, hingga jaringan ritel modern untuk memperluas jangkauan distribusi.
Rizal menambahkan, mekanisme penyaluran SPHP kini juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya distribusi dilakukan langsung ke grosir dalam volume besar, saat ini penyaluran difokuskan ke kios pengecer dan berbagai saluran ritel agar lebih tepat sasaran.
“Dulu langsung ke grosir sehingga volumenya besar. Sekarang kami fokuskan ke kios pengecer dan saluran lain supaya distribusinya lebih tepat,” katanya.
Dengan target yang sama seperti 2025, yakni 1,5 juta ton, beras SPHP diharapkan tetap menjadi instrumen utama stabilisasi harga di tengah fluktuasi musim, dinamika pasokan, serta tantangan logistik nasional yang semakin kompleks. (A3)
