Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak terhadap ribuan karung bawang bombay ilegal di Semarang. Sebanyak 133,5 ton bawang tanpa izin tersebut diduga membawa penyakit dan dinilai mengancam ekosistem pertanian serta semangat petani nasional. Foto: Kementan

AGRICO, SEMARANG — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perang tanpa kompromi terhadap praktik impor ilegal pangan yang dinilai merugikan petani dan membahayakan ketahanan pertanian nasional. Ketegasan itu disampaikan saat ia turun langsung memeriksa ribuan karung bawang bombay selundupan di Semarang yang masuk tanpa izin dan terindikasi membawa penyakit.

Dalam pengecekan lapangan, Mentan Amran mengungkapkan bahwa bawang bombay ilegal tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi, tidak melalui prosedur karantina, serta berpotensi membawa bakteri berbahaya yang dapat merusak ekosistem pertanian Indonesia.

BACA JUGA: 

- Produksi Padi Meningkat, Mentan Amran Bidik Serapan Gabah 4 Juta Ton pada 2026

- Indonesia–Pakistan Siapkan CEPA, Kerja Sama Perdagangan dan Sawit Kian Diperluas

“Ini masuk tanpa izin, pajaknya tidak dibayar, dan berisiko membawa penyakit. Ini ancaman nyata bagi pertanian kita. Saya minta aparat turun, didampingi PM dan Kapolres, bongkar sampai ke akar. Harus ada efek jera,” tegas Amran, diktip Agricom.id dari laman Kementan.

Barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung dengan total berat sekitar 133,5 ton. Namun, Amran menekankan bahwa dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.

“Bukan soal tonase. Satu kilo atau satu juta kilo sama saja kalau membawa penyakit. Dampaknya bisa sangat besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.

BACA JUGA: 

- Lewat Palm Oil Networking Reception, Indonesia–Pakistan Masuki Babak Baru Kemitraan Strategis

- Indonesia Bidik Pasar Pakistan, Wamendag Genjot Ekspor Rempah lewat Pertemuan Bisnis

Ia menilai penyelundupan pangan sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan produksi nasional. Dengan sekitar 160 juta petani dan jutaan peternak di Indonesia, menurut Amran, kepentingan segelintir oknum tidak boleh mengorbankan hajat hidup masyarakat luas.

“Tidak boleh 100 juta orang dikorbankan hanya karena 10 atau 20 orang. Tidak ada ampun,” katanya.

Amran juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan tengah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis. Masuknya pangan ilegal, meski dalam volume kecil, dinilai bisa memukul mental petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan pada impor.

“Begitu petani mendengar ada impor, meski cuma satu ton, dampaknya bisa ke puluhan juta petani dan keluarganya. Mereka bisa berhenti menanam, lalu kita kembali impor. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Pengawasan ketat, lanjut Amran, tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga alat dan mesin pertanian.

“Semua ini akan kami bongkar. Dalam satu sampai dua minggu ke depan, kita akan tindak tegas,” ucapnya.

Ia juga menyinggung risiko laten masuknya penyakit hewan dan tumbuhan akibat praktik penyelundupan, dengan merujuk pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat menimbulkan kerugian besar bagi peternak.

“Satu-dua ternak terjangkit bisa menular ke jutaan. Kerugiannya bukan hanya negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah kita alami,” katanya.

Amran menegaskan, proses penentuan pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garda depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan pertanian kita. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya. (A3)