AGRICOM, PALEMBANG — Harga karet alam pada perdagangan SGX–SICOM Rabu, 14 Oktober 2026, tercatat sebesar 259,5 US cent per kg. Dengan kurs Rp17.840 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan Rp46.295 per kg.
Harga tersebut turun signifikan Rp973 per kg menjadi Rp46.295 per kg untuk Kadar Karet Kering (KKK) 100%, dibandingkan harga Selasa (13/10/2026) yang mencapai Rp47.268 per kg.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Sumatera Selatan Rudi Arpian, koreksi ini menunjukkan bahwa harga acuan karet dapat bergerak naik maupun turun mengikuti dinamika pasar internasional dan perubahan nilai tukar.
BACA JUGA: Harga Karet SGX–SICOM Selasa (13/10) Kembali Naik Rp147 Jadi Rp47.268 per Kg
Rudi mengingatkan petani agar tetap memperhatikan perkembangan harga, sekaligus menjaga kualitas bahan olah karet rakyat (bokar). Menurutnya, mutu bokar dan kadar karet kering menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar hasil penjualan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik.
“Petani perlu tetap mencermati perkembangan harga, menjaga mutu bokar, dan meningkatkan Kadar Karet Kering (KKK),” ujar Rudi, dalam keterangan yang diperoleh Agricom, Rabu (134/10).
BACA JUGA: Harga Karet SGX–SICOM Senin (12/10) Naik Lagi Rp1.016, Tembus Rp47.121 per Kg
Rincian Harga Karet Berdasarkan KKK
Mengacu pada harga SGX–SICOM Rabu, 14 Oktober 2026, sebesar Rp46.295 per kg untuk KKK 100%, berikut estimasi harga berdasarkan tingkat KKK:
| Kadar Karet Kering (KKK) | Harga (Rp/kg) |
| 100% | 46.295 |
| 70% | 32.406 |
| 60% | 27.777 |
| 50% | 23.147 |
| 40% | 18.518 |
| 30% | 13.888 |
Sumber: SGX Sicom, Apkarindo Sumsel, diolah Agricom.
Sebagai informasi, SGX-SICOM merupakan salah satu bursa komoditas utama di Asia yang memperdagangkan berbagai jenis karet alam. Bursa ini menjadi acuan bagi harga karet di pasar internasional, sehingga pergerakan harga di SGX Sicom sering kali mencerminkan kondisi pasar global.
Harga karet di Sicom SGX ini bisa menjadi acuan petani karet, selain harga patokan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat yang bisa jadi berbeda di setiap daerah. (A3)
