Kementan menyiapkan pengembangan hingga 2 juta hektare lahan untuk menopang industri bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
AGRICOM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mempercepat pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian. Pemerintah menyiapkan kawasan produksi hingga 2 juta hektare yang akan ditopang tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan industri bioetanol harus diawali dengan kepastian pasokan bahan baku. Karena itu, pemerintah akan mengembangkan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
BACA JUGA: Mentan Amran Ungkap 90% Beras Fortifikasi Bermasalah, Konsumen Bisa Dirugikan
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9).
Menurut Amran, pengembangan ketiga komoditas tersebut akan disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” katanya, dikutip Agricom dari laman Kementan, Selasa (22/9).
BACA JUGA: 25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah Ditarik, Mentan Amran Siapkan Proses Hukum
Siapkan Lahan dan Investasi
Amran menegaskan kepastian bahan baku menjadi salah satu fondasi utama untuk menarik investasi industri bioetanol. Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri diperluas.
Untuk pembiayaan industri, pemerintah membuka peluang keterlibatan BUMN dan swasta. Pemerintah akan berperan dalam penyiapan kawasan, sedangkan pembangunan industri dapat diperkuat melalui investasi swasta.
BACA JUGA: Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II: Ini 3 Tuntutan Petani Sawit kepada Pemerintah
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ujarnya.
Selain menarik investasi, pemerintah juga menargetkan agar masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pengembangan kawasan bioetanol. Untuk itu, skema kemitraan akan didorong sehingga masyarakat dapat terlibat dalam rantai ekonomi yang terbentuk.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegas Amran.
Pemerintah juga akan mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar pembangunan industri bioetanol dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Senin (21/9) Naik 0,08% ke Rp15.721/kg
Jagung Jadi Tahap Awal
Dalam tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui proyek percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Setiap kabupaten dapat memperoleh dukungan awal dengan luasan sekitar 500 hingga 1.000 hektare.
Jika menunjukkan produktivitas yang baik, luas pengembangan dapat ditingkatkan hingga sekitar 1.500 hektare.
BACA JUGA: Kementan Dorong Hilirisasi Perkebunan dari Hulu, Perkuat Nilai Tambah Pekebun
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Amran.
Kementan juga akan menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat pengembangan kawasan.
Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala lebih besar. Amran menyebut kebutuhan lahan tebu untuk menopang program bioetanol mencapai sekitar 1 juta hektare.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau 16–22 September 2026 Turun Jadi Rp3.912,24
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” katanya.
Utamakan Legalitas dan Lingkungan
Dalam penyiapan lahan, pemerintah akan mengutamakan kawasan yang memenuhi aspek teknis sekaligus memiliki kepastian legalitas. Pengembangan bioetanol, kata Amran, tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan.
Pemerintah akan mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. Pelepasan kawasan hutan disebut sebagai pilihan terakhir.
BACA JUGA: GAPKI Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah untuk Dukung Ketahanan Pangan dan Energi di Rakernas 2026
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” ujar Amran.
Menurutnya, pengembangan bioetanol bukan semata-mata bertujuan menghasilkan bahan bakar alternatif. Program tersebut juga diharapkan membangun rantai ekonomi baru mulai dari budidaya komoditas, pengolahan hasil, pembangunan industri hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Amran memperkirakan pengembangan kawasan bioetanol secara masif berpotensi menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Hebat Indonesia itu,” katanya.
Dorong Peningkatan Bauran Etanol
Pemerintah juga mengarahkan pengembangan bioetanol untuk meningkatkan bauran etanol dalam bahan bakar secara bertahap. Amran menyebut target penggunaan E5, E10, hingga E20 pada 2029.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ungkapnya.
Untuk mempercepat program tersebut, Kementan melibatkan 44 bupati dalam konsolidasi pengembangan kawasan. Pemerintah daerah diharapkan memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah untuk mendukung rantai pasok bioetanol nasional.
Amran menegaskan, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian dalam negeri.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkasnya. (A3)
