Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Kemendag
AGRICOM, LONDON — Pemerintah Indonesia telah secara aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani kelapa sawit untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik keberlanjutan dan persyaratan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi RSPO dan mendorong penerapannya di seluruh industri.
Selain sertifikasi RSPO, terdapat juga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO dibentuk pada 2009, diperkenalkan pada 2011, dan mulai diterapkan pada 2012 untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.
BACA JUGA: Wamendag Jerry Sambuaga Soroti Kritik Indonesia terhadap EUDR dalam Pertemuan dengan Jerman
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Henry Ronald Benyon pada Selasa lalu (30/4) di London, Inggris. Wamendag Jerry menuturkan, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah harapan kepada Inggris untuk menerima sertifikasi RSPO Indonesia.
“Pertemuan Menko Bidang Perekonomian dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris membicarakan tentang upaya memperkuat hubungan kedua negara. Indonesia juga mengharapkan dukungan Inggris untuk menerima sertifikasi RSPO Indonesia. Sertifikasi RSPO merupakan salah satu bentuk pengakuan internasional atas praktik keberlanjutan dalam industri minyak sawit,” kata Wamendag Jerry pascapertemuan, dikutip Agricom.id dari laman Kemendag ditulis Kamis (09/05) .
Menurut Wamendag Jerry, sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit di Indonesia berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sertifikasi ISPO ikut berpartisipasi dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca. Persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Pasal 8--14 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
BACA JUGA: Wow! Harga Karet Sicom SGX Naik Rp.319 Pada Rabu 8 Mei 2024
Wamendag Jerry mengutarakan, Indonesia menaruh perhatian terhadap undang-undang lingkungan hidup Inggris terkait uji tuntas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Undang-undang ini dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
Sementara itu, Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Benyon menjelaskan, pemerintah Inggris menyambut baik permintaan Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam memastikan industri minyak sawit mereka memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional. Pemerintah Inggris juga akan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti RSPO dan ISPO.
“Pemerintah Inggris akan menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan Uni Eropa. Kami ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan,” pungkas Benyon.
Mengakhiri pertemuan, kedua negara sepakat untuk terus melanjutkan dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) sebagai forum global. Forum tersebut menjadi wadah diskusi informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dari negara produsen maupun negara konsumen yang terlibat dalam perdagangan komoditas terkait deforestasi hutan tropis. (A3)