Pemerintah Salurkan 43.665 Ton Beras SPHP ke 38 Provinsi Untuk Stabilisasi Harga


AGRICOM, JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), sebanyak 43.665 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) digelontorkan serentak pada Sabtu (30/8/2025). Aksi ini dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar hingga ribuan titik di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP untuk periode Juli–Desember 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, GPM hadir untuk meredam gejolak harga beras. Menurutnya, langkah ini hanya bisa terwujud lewat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Bulog, Pos Indonesia, PIHC, ID Food, hingga PT Perkebunan Nusantara.

BACA JUGA: 

- Wamentan Sudaryono Buka Rapimnas Tani Merdeka, Tegaskan Perjuangan untuk Petani Indonesia

- POPSI Desak Kemitraan Adil dan Reforestasi Sawit Ilegal

“Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat. Gerakan pangan murah ini menjadi upaya nyata menjaga stabilitas beras agar tetap terjangkau dan mudah diakses masyarakat,” ujar Amran saat peluncuran GPM serentak yang juga digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Beras SPHP dijual seharga Rp60.000 per kemasan 5 kilogram, dengan penyaluran menjangkau 4.320 kecamatan di 38 provinsi. Distribusi diperkuat lewat jaringan bersama Polri (414 titik), TNI (449 titik), BUMN (129 titik), serta 415 titik tambahan lainnya.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan GPM sangat penting untuk menjaga harga tetap stabil sekaligus mengendalikan inflasi.

“Gerakan ini bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan ketersediaan beras dengan harga yang wajar, sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberi apresiasi. Ia menyebut gerakan ini terbukti efektif. Berdasarkan data inflasi, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras turun dari 233 kabupaten/kota menjadi 200 daerah dalam sebulan terakhir.

“Artinya, penggunaan stok Bulog melalui operasi pasar adalah langkah paling tepat,” jelas Tito.

Senada, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga memberikan dukungan. “Kami sangat mengapresiasi sinergi lintas sektor ini. Harapannya, ketersediaan beras tetap aman dan harga bisa terus stabil,” tutupnya. (A3)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


TOP