AGRICOM, BANDUNG – Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki prospek cerah baik di pasar nasional maupun internasional. Permintaan terhadap produk olahan kakao terus meningkat, seiring dengan berkembangnya industri makanan dan minuman berbasis cokelat. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para petani, khususnya di daerah-daerah yang sebenarnya memiliki kondisi alam ideal untuk pengembangan kakao.
Di Jawa Barat, sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bandung memiliki geografis dan iklim yang sangat mendukung budidaya kakao, tetapi kontribusi produksinya masih relatif kecil. Melihat peluang tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong para petani untuk mulai mengembangkan kakao sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, menilai bahwa pasar kakao nasional dan global saat ini terbuka luas, namun pasokan dari petani masih terbatas. Karena itu, ia mendorong petani di Kabupaten Bandung dan wilayah lain di Jawa Barat untuk mulai atau memperluas budidaya kakao sebagai peluang peningkatan pendapatan.
BACA JUGA:
- BPDP dan Pemprov NTT Kolaborasi Kembangkan Kakao Terpadu Hulu–Hilir
- Pimpin Bapanas, Mentan Amran Fokus Satukan Gerak Menuju Swasembada Pangan
Menurut Bayu, meskipun kakao belum menjadi komoditas utama di Kabupaten Bandung, kondisi geografis, iklim, dan ketersediaan lahan di daerah tersebut sangat mendukung untuk pengembangannya.
“Ini peluang besar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui komoditas bernilai tinggi seperti kakao,” ujarnya saat kunjungan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar ke PT Papandayan Cocoa Industries, Kabupaten Bandung, Selasa (7/10/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan kakao di Jawa Barat. Di antaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai manfaat ekonomi kakao, minimnya jumlah petani yang menanam kakao, serta rendahnya eksposur terhadap keberhasilan budidaya kakao di daerah lain.
“Kami di Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini, termasuk dengan menyediakan pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan sarana produksi bagi petani kakao,” katanya, dikutip Agricom.id dari KBRN.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Jabar ke PT Papandayan Cocoa Industries juga bertujuan untuk meninjau langsung proses industri pengolahan kakao di tingkat daerah. Melalui kunjungan tersebut, para anggota dewan ingin mempelajari rantai nilai dan potensi hilirisasi kakao agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani lokal.
Selain itu, Bayu menyebut pihaknya juga ingin menggali peluang kemitraan antara dunia industri dan pemerintah daerah dalam memperkuat posisi kakao sebagai komoditas unggulan Jawa Barat.
“Jika ada sinergi yang baik antara petani, pemerintah daerah, dan industri pengolahan, maka kakao bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Jawa Barat,” pungkasnya. (A3)
