GAPKI bersama ILO menggelar pelatihan Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) di Jakarta, 28–29 Januari 2026, guna memperkuat kapasitas perusahaan sawit dalam menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab. Foto: GAPKI untuk Agricom.id
AGRICOM, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama International Labour Organization (ILO) kembali memperkuat kolaborasi dengan menyelenggarakan pelatihan Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) bagi perusahaan anggota GAPKI di Jakarta.
Pelatihan yang digelar pada 28–29 Januari 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kapasitas perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta uji tuntas hak asasi manusia, khususnya pada aspek ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit.
Program ini dinilai semakin strategis di tengah meningkatnya tuntutan pasar global, investor, dan pemerintah terhadap praktik usaha yang menghormati hak pekerja dan prinsip HAM di seluruh rantai pasok.
BACA JUGA:
- GAPKI dan PPKS Bekali Delegasi Tanzania Manajemen Perkebunan Sawit
- Lewat Palm Oil Networking Reception, Indonesia–Pakistan Masuki Babak Baru Kemitraan Strategis
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan dan HAM tidak lagi dapat dipandang sebatas kewajiban administratif, melainkan telah menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha dan daya saing industri sawit Indonesia.
“Penguatan praktik kerja yang sejalan dengan prinsip penghormatan HAM merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan, sekaligus fondasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan meningkatkan daya saing di perdagangan global,” ujar Eddy, dalam keterangan yang diterima Agricom.id, Kamis (29/1).
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai instrumen internasional terkait praktik bisnis bertanggung jawab, termasuk Deklarasi ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Konvensi Fundamental ILO, serta tahapan praktis dalam pelaksanaan uji tuntas HAM. Sejumlah alat bantu dan studi kasus juga disampaikan untuk mendukung implementasi RBC dan HRDD di tingkat perusahaan maupun sepanjang rantai pasok.
BACA JUGA: Indonesia–Pakistan Perkuat Aliansi Dagang, Sawit Jadi Poros Utama Kerja Sama
Sebagai tindak lanjut, setiap perusahaan diwajibkan menyusun rencana aksi lengkap dengan linimasa pelaksanaan yang berfokus pada dimensi ketenagakerjaan. GAPKI dan ILO selanjutnya akan menyeleksi sedikitnya 10 perusahaan untuk mengikuti program pendampingan lanjutan selama enam bulan guna memastikan rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.
Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan GAPKI dan ILO yang telah terjalin sejak 2017 dan mendapat dukungan dari proyek Realizing Trade Gains Free from Gender Discrimination and Child Labour (RealGains).
Melalui inisiatif ini, GAPKI dan ILO berharap perusahaan kelapa sawit Indonesia semakin siap menghadapi tuntutan HRDD yang terus berkembang dalam perdagangan dan rantai pasok global, sekaligus memperkuat komitmen industri terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (A3)
