Agricom.id, JAKARTA -  Bagi Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, penerapan kebijakan praktik kelapa sawit berkelanjutan mesti serius dilakukan semua pihak. Bahkan, koperasi petani sawit swadaya sudah ada yang telah memiliki sertifikasi berkelanjutan baik itu ISPO maupun RSPO.

Terpenting kata dia, keseriusan seluruh stakeholder menjadi sangat penting, misalnya tatkala ada kelompok petani yang telah memperoleh sertifikasi ISPO semestinya diterima dengan baik dan hasil produksinya bisa dibeli pabrik kelapa sawit. “Tapi masih ada pabrik membeli TBS sawit yang sudah ISPO tidak ada perbedaan dan seolah olah perusahan gak percaya sama ISPO, dan bahkan masih ada petani sawit yang telah memiliki sertifikasi ISPO tetapi menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawitnya ke Tengkulak,” tandas Darto dalam acara FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 12, bertajuk “Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan”, yang diadakan media InfoSAWIT yang didukung BPDPKS, Selasa (31/1/2023) di Jakarta yang di hadiri Agricom.id.

Pemberdayaan masyarakat sendiri, mulai populer di Indonesia sejak tahun 1980 an, dimana sektor perkebunan kelapa sawit juga mulai dikembangkan dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat dengan pola Transmigrasi (PIR-Trans), yang bekerjasama bersama perusahaan perkebunan sebagai perusahaan inti dengan fungsi utama sebagai Avalis (penanggung jawab) dalam kemitraan bersama petani kelapa sawit.

Era tahun 1980an tersebut, memang lebih dikenal pula di Indonesia sebagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Namun konsep pemberdayaan tersebut, telah melebur menjadi satu kesatuan konsep yang universal, dimana pemberdayaan masyarakat bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi pula oleh lembaga- lembaga pemerintah.

Keterlibatan Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara, tak bisa terlepas dari kemajuan perkebunan kelapa sawit hingga dewasa ini. Perkebunan kelapa sawit bisa mendapatkan hasil panen buah (Tandan Buah Segar/TBS) dari hasil penanaman pohon kelapa sawit yang berhasil dilakukannya. Apabila tidak menanam pohon kelapa sawit, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit, tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Lantaran, perusahaan perkebunan memiliki orientasi utama dari usahanya untuk menanam pohon kelapa sawit.

Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit juga melibatkan masyarakat lokal dan sekitarnya, untuk terlibat aktif sejak awal pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebagai mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat dilibatkan sejak awal sebagai petani kelapa sawit dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengelola lahan yang mereka miliki.

Tentang FGD Sawit Berkelanjutan :

FGD Sawit Berkelanjutan merupakan diskusi interaktif para pemangku kepentingan usaha kelapa sawit nasional, yang menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari berbagai kalangan, untuk memberikan gambaran utuh mengenai keberadaan minyak sawit. Bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya.

Diskusi Sawit Bagi Negeri mendapatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dengan mitra strategis Media InfoSAWIT, Agricom dan Palm Oil Magazine. Diskusi yang merangkul para pemangku kepentingan minyak sawit seperti pemerintah, pelaku usaha, periset, organisasi, aktivis sosial dan lingkungan serta pihak lainnya, untuk berdiskusi membangun minyak sawit Indonesia yang lebih baik.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami, Ignatius Ery Kurniawan, melalui

Handphone WA : 081284832789, email : sawit.magazine@gmail.com