Agricom.id, SUMBAR – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meyakini, Sistem Resi Gudang (SRG) dapat memberdayakan petani di Padang, Sumatra Barat. Artinya, komoditas yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan yang dapat digunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank dengan bunga rendah.

Hal  tersebut  disampaikan  Wamendag  Jerry  Sambuaga  pada  Rapat  Koordinasi  Peningkatan Kapasitas Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Kota Padang, Sumatra Barat, hari ini, Sabtu (25/2). Rapat digelar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan dihadiriKepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi,SRG, dan PLKWidiastuti.

"Pemerintah mendorong petani, kelompok tani, koperasi, serta dunia usaha kecil dan menengah di Indonesia pada umumnya dan Sumatra Barat pada khususnya memanfaatkan secara maksimal SRG agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Inilah yang akan meningkatkan daya saing dalam perekonomian nasional," ujar Wamendag Jerry, dalam keterangan resmi diterima Agricom.id.

Menurut Wamendag Jerry, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, ditentukan kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif. Selain itu, juga akses yang cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditas tersebut.

Wamendag Jerry melanjutkan, dengan SRG, pemilik barang dapat menggunakan komoditasnya sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan tanpa perlu adanya agunan lain. Selain itu, dapat menjadi akses pembiayaan yang dapat digunakan pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir. Pembiayaan yang diberikan tentunya dapat membantu likuiditas pemilik barang, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik ataupun meningkatkan skala usahanya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), pemerintah juga telah menerbitkan program SSRG untuk membantu petani mendapatkan pembiayaan berbunga rendah dengan jaminan resi gudang. Saat ini, melalui PMK Nomor  187  Tahun  2021  tentang  SSRG,  telah  ditingkatkan  nilai  pembiayaan  yang  semula  per debitur hanya mendapatkan maksimal Rp75 juta menjadi Rp500 juta.

Disamping   itu,   melalui   Peraturan   Menteri   Perdagangan   Nomor   53   Tahun   2022   tentang Pelaksanaan SSRG, penerima program SSRG menjadi lebih luas lagi.Tidak hanya terbatas pada petani dan koperasi, namun juga nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pengolah hasil hutan, sertausaha kecil dan menengah (UKM). Penguatan SRG juga dilakukan pada 2023 melalui penambahan komoditas yang dapat diresigudangkan, penambahan plafon pembiayaan SSRG kepada bank penyalur, serta percepatan beroperasinya Lembaga Pelaksanaan Penjaminan SRG.

Wamendag Jerry menjelaskan, pemerintah berupaya agar SRG terus berkembang untuk dapat dimanfaatkan pelaku  usaha. Berjalannya implementasi SRG di suatu daerah dapat dilihat dari adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut  yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG yang terlibat; pengelola gudang yang mandiri dan profesional; infrastruktur pendukung; jaringan pemasaran; dan kelembagaan petani/nelayan/peternak di lokasi gudang SRG. Faktor-faktor  ini  akan membentuk  ekosistem  yang  akan  menunjang  pelaksanaan  SRG  dan tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

“Pembentukan ekosistem perdagangan komoditas merupakan pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk mendukung pengembangan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas di seluruh penjuru negeri ini. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan dukungan dengan mekanisme SRG dan PLK agar sektor hilir perdagangan semakin berkembang dan menguntungkan,” pungkas Wamendag Jerry.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Widiastuti menyampaikan, di Sumatra Barat, terdapat enam gudang SRG. Rinciannya, satu gudang di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Payakumbuh, dan dua gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tiga gudang SRG   (Kabupaten   Solok,  Kabupaten   Tanah  Datar,  dan   Kabupaten  Lima   Puluh  Kota)  telah menerbitkan total  delapan resi gudang dengan nilai resi gudang Rp231 juta untuk komoditas gabah, beras, gambir, dan jagung.

Widiastuti juga berharap, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan gudang SRG yang telah dibangun dengan membentuk lembaga SRG,sepertipengelola gudang dan Lembaga Penilai Kesesuaian(uji mutu komoditas).

“Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, diharapkan terus berkoordinasi untuk mendorong bank daerah Nagari Sumatra Barat untuk menjadi bank penyalur SSRG. Selain itu, pemanfaatan SRG tidak terbatas pada gudang yang telah dibangun Kementerian Perdagangan. Perluasan implementasi SRG juga dapat dilakukan secara masif dengan men ggandeng gudang swasta yang ada,” tandas Widiastuti.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat Asben  Hendri, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda. Selanjutnya perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), perwakilan dari Bank Nasional Indonesia (BNI), dan pengelola gudang SRG di Sumatra Barat. (T4)