Legislator Mendorong Pemerintah Melakukan Kajian Mendalam terhadap Rencana Impor Dua Juta Ton Beras

Legislator Mendorong Pemerintah Melakukan Kajian Mendalam terhadap Rencana Impor Dua Juta Ton Beras
Dok. Istimewa

29 May 2023 , 13:56 WIB

Agricom.id, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengajukan permintaan kepada Pemerintah agar melakukan kajian yang mendalam terkait rencana impor dua juta ton beras. Daniel berharap bahwa rencana tersebut tidak akan berdampak negatif pada kondisi petani yang saat ini sedang mengalami masa panen besar.

"Diharapkan impor beras tidak akan merusak harga beras petani, terutama mengingat program food estate yang seharusnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Food estate bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman dan krisis pangan," ungkap Daniel dalam rilis yang dikutip Agricom.id dari Parlementaria (23/5/2023).

Menurut Daniel, rencana impor beras diperlukan sebagai respons terhadap fenomena cuaca panas yang berkepanjangan (El-Nino). Kondisi El-Nino dapat menyebabkan kekeringan yang dapat menurunkan produksi pangan, termasuk beras. Pemerintah menyatakan bahwa impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog dalam menghadapi ancaman El-Nino.

Baca juga : Semangat Baru Pasca Lebaran, Dirjenbun Andi Nur Dorong Akselerasi Pembangunan Perkebunan

Namun demikian, politisi dari Fraksi PKB ini meminta Pemerintah untuk melakukan pembaruan data CBP setelah masa panen besar. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah program impor beras sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah perlu memperhatikan masalah data. Jangan melakukan impor saat petani sedang panen besar. Hal ini akan menjadi berita buruk dan dapat mengganggu semangat para petani. Perlu diperiksa terlebih dahulu produksi dalam negeri, apakah impor bahan pangan seperti beras tepat untuk menghadapi El-Nino?" tegas Daniel.

Baca juga : Komitmen Industri Sawit Dukung Pemerintah Capai Net Zero Emission

Selain itu, Daniel juga menyoroti keterlambatan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Mengingat itu, Daniel menyatakan bahwa Polri dan sejumlah Kementerian telah membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar.

"Satgas Pangan seharusnya turun lebih sering ke pasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga-harga. Jika terjadi inflasi, maka akar permasalahannya harus segera dicari. Jangan menunggu harga komoditas pangan naik baru turun ke pasar," pungkas Daniel.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


TOP