AGRICOM, BOGOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementerian Pertanian untuk tahun 2022. Dalam laporan tersebut, Anggota IV BPK, Haerul Saleh, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) terbilang bersih dan pantas mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Kita seharusnya memberikan apresiasi atas laporan mengenai pengelolaan keuangan dan belanja subsidi pupuk yang diterapkan di Kementerian Pertanian dan berhasil mendapatkan predikat WTP," ujar Haerul Saleh di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa, 25 Juli 2023.
Haerul menambahkan, keberhasilan Kementan mendapatkan predikat WTP ini terpenuhi berdasarkan empat kriteria kepatutan. Pertama, Kementan telah menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Kementan telah memenuhi kecukupan dalam pengungkapan informasi keuangan. Ketiga, Kementan telah mematuhi standar administrasi yang berlaku. Dan yang terakhir, Kementan mampu menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif.
Baca Juga : Mentan SYL Dorong Kadis Pertanian Jawa Timur Kejar Tanam Padi Untuk Antisipasi El Nino
"Berdasarkan hasil temuan kami, pejabat di Kementerian Pertanian bahkan telah membuat komitmen untuk melaksanakan tindakan lanjutan terkait dengan temuan-temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saya percaya hal ini menunjukkan keseriusan rekan-rekan di Kementan dalam menjalankan tugas negara mereka dengan penuh tanggung jawab," kata Haerul, dikutip dalam rilis yang diterima Agricom.id.
Diketahui, pada laporan tersebut BPK menyatakan bahwa sebanyak 80,52 persen laporan yang sudah ditindaklanjuti BPK sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Sementara 12,64 persen lainya belum ditindak lanjuti.
"Ini perlu diapresiasi karena target kementan sudah melampaui target tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang mencapai 80 persen," katanya.
Meski demikian, Haerul memberikan beberapa catatan yang harus diperbaiki jajaran kementan ke depan. Salah satunya adalah masih adanya data petani penerima pupuk melalui eRDKK yang tidak valid. Dia berharap masalah tersebut segera diperbaiki sehingga pengelolaan anggaran yang ada dilakukan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. "Yang perlu diperbaiki adalah data petani di eRDKK yang datanya masih ada yang tidak valid," katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan semua laporan BPK mengenai persoalan pupuk akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Apalagi bagi Mentan SYL, pupuk adalah unsur penting dalam meningkatkan produksi dan menguatkan kesejahteraan petani.
"Saya janji semampu mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk produktivitas pertanian tidak akan maksimal," kata Mentan SYL.
Baca Juga : Mentan SYL Meluncurkan Nursery Modern Tanaman Perkebunan di Cianjur
Mentan SYL menambahkan bahwa semua komoditas dalam menghadapi perubahan cuaca el nino dalam kondisi aman. Produksi beras tercukupi, bawang merah, cabai, ayam potong, telur dan minyak goreng juga terpenuhi dengan baik. Tapi, ada empat yang masih impor. Di antaranya bawang putih, kedelai, gula dan daging.
"Tapi semua dalam kondisi aman. Saya perintahkan semua jajaran berada di lapangan setiap saat untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi," jelas Mentan SYL. (T4)
