Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Pastikan 1,2 Juta Ton Beras Aman Di Tahun 2024

Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Pastikan 1,2 Juta Ton Beras Aman Di Tahun 2024
Dok. Istimewa

31 July 2023 , 15:44 WIB

AGRICOM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan jajarannya untuk memastikan negara memiliki stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran sebagai bentuk langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Berikan prioritas pada pengadaan beras dari produksi dalam negeri agar program-program Pemerintah dapat mendukung para petani lokal. Langkah ini diambil untuk membantu para petani yang menghadapi kesulitan dalam pendistribusian hasil panen mereka,” kata Daniel dikutip Agricom.id, dalam rilis, Jumat (28/7/2023).

Sebagai anggota komisi di DPR yang mengurusi urusan pertanian dan pangan, ia menekankan pentingnya Pemerintah menyalurkan bantuan sosial beras dengan kualitas yang baik untuk rakyat. Selain itu, ia menegaskan bahwa bantuan beras yang diberikan harus sesuai standar.

“Sebagai mitra dari Komisi IV DPR, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diharapkan dapat merencanakan dan menyiapkan target pengadaan beras dengan baik, termasuk dengan mendukung petani local,” jelas Daniel.

Baca Juga : Predikat Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022 Mendapat Apresiasi dari BPK

Politisi Fraksi PKB juga menyatakan bahwa DPR terus mengawal program-program bantuan pangan seperti bansos beras ini. Ia mengingatkan agar program bansos beras disalurkan dengan lancar tanpa menimbulkan kesulitan bagi rakyat.

“Pengawasan harus dilakukan dengan seksama. Jangan sampai rakyat mendapat bantuan tapi diminta biaya lain-lain untuk menebusnya. Atur sistem pengawasan sedemikian rupa untuk menutup lubang-lubang potensi pungli,” tegas Daniel.

Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Seperti, kata Daniel, modus distribusi fiktif yang biasa dilakukan saat penyaluran distribusi di lapangan dan juga adanya pungli dari oknum-oknum kepada penerima manfaat.

"Program bantuan bagi rakyat kecil harus diawasi dengan ketat dalam penyalurannya. Kita tidak ingin program yang baik ini disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Meski begitu, Daniel mengapresiasi diperpanjangnya program bansos beras untuk rakyat. Menurutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah harus menjadi fokus dari Pemerintah dalam menerima bantuan.

Baca juga : Mentan SYL Dorong Kadis Pertanian Jawa Timur Kejar Tanam Padi untuk Antisipasi El Nino

“Apalagi setelah Pandemi Covid-19 banyak keluarga yang awalnya merupakan masyarakat menengah atau menengah ke atas, tapi saat ini masuk dalam kategori keluarga yang berkekurangan. Jadi update data DTKS sangat relevan,” terang Daniel.

Daniel memastikan, DPR akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah. Baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. “Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” tutup legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I. (T4)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


TOP