AGRICOM, DEPOK - Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi para asesor skema Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO) sebagai bagian dari upaya meningkatkan percepatan sertifikasi ISPO.
Sertifikasi ISPO tidak hanya berfokus pada sektor hulu, tetapi juga mencakup industri hilir, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang diberi label bersertifikat ISPO telah terjamin memenuhi indikator keberlanjutan sepanjang rantai pasokan. Konsumen juga memiliki kemampuan untuk memverifikasi sertifikasi ini dan melakukan pemantauan melalui mekanisme ketertelusuran yang telah ditetapkan oleh industri.
Sistem sertifikasi ISPO berperan sebagai alat untuk memajukan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Baca juga : Optimasi Kualitas Pialang Berjangka, Bappebti Menerapkan Sistem Peringkat
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), dalam pernyataan sebelumnya mengenai akselerasi sertifikat ISPO dalam kontribusi kelapa sawit dalam perekonomian di Indonesia, beberapa waktu lalu.
“Dengan diakuinya ISPO di dunia, diharapkan dapat meningkatkan tingkat penerimaan produk kelapa sawit Indonesia secara global, kata Mentan SYL”
Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengatakan, sertifikasi ISPO perlu digencarkan lagi sehingga produk CPO Indonesia bisa tetap bersaing di pasar global. Dibutuhkan upaya percepatan untuk meningkatkan capaian sertifikasi ISPO terhadap pelaku usaha baik perusahaan maupun pekebun. Salah satunya dengan menambah jumlah asesor skema LSISPO.
“Asesor merupakan tonggak awal kegiatan akreditasi, yang berperan sebagai mata tangan dari sekretariat KAN dalam menilai layak tidaknya Lembaga Sertifikasi (LS) diberikan akreditasi. Semakin banyak LSISPO yang terakreditasi tentu akan berdampak semakin banyak pilihan pelaku usaha untuk memilih LS yang akan melakukan audit sertifikasi ISPO pada unit usahanya,” kata Prayudi.
Baca juga : Kolaborasi Stakeholder dalam Akselerasi Program PSR Melalui Jalur Kemitraan
Pelatihan ini diikuti oleh 30 calon asesor LSISPO yang berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelatihan diselenggarakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 29 Agustus 2023 hingga 1 September 2023 bertempat di Hotel Santika Depok, Jawa Barat.
Pelatihan ini terdiri dari beberapa sesi seperti pembukaan, penyampaian agenda dan tata cara pelatihan asesor, penyampaian materi, diskusi, penutupan dan post test.
Menurut Awan Taufani, Analis Standardisasi BSN/KAN mengungkapkan, peserta pelatihan mengikuti pelatihan dengan aktif dan antusias. Selama berlajalannya pelatihan diskusi berjalan dua arah antara peserta dan narasumber.
“Diharapkan peserta yang telah mengikuti pelatihan dan lulus kualifikasi yang ditetapkan dapat turut serta dalam melakukan kegiatan asesmen untuk akrditasi LSISPO,” harap Awan. (T4)
