AGRICOM, JAKARTA – Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi, dan tim Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam pertemuan terkait pengawasan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2023.

Yeka menyampaikan, koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, dinas, pemerintah daerah, badan/lembaga terkait, hingga kelompok petani sangat penting untuk menyelaraskan kepentingan dan menciptakan sektor pertanian yang transparan.

“Agenda ombudsman ini kita sinergikan, rencanakan dan fokus untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pengembangan pembangunan pertanian demi meningkatkan pelayanan publik kepada petani maupun pekebun. Kita akan bahas bersama supaya kita bisa temukan solusi tepat guna untuk kebijakan perkebunan, hortikultura, pakan, unggas, alsintan,” Jelas Yeka.

Baca juga : Menguatkan Energi Terbarukan Melalui Komoditas Perkebunan

Menurut OMBUDSMAN, ada beberapa yang menjadi catatan penting terkait Kelapa Sawit yaitu dalam pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel. Selain itu tantangan capaian kinerja PSR dan program biodiesel juga menjadi isu yang harus segera direalisasikan sesuai target.

Plt. Mentan, Arief Prasetyo Adi, mengapresiasi langkah koordinasi ini dengan OMBUDSMAN. “Terimakasih untuk ombudsman sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama koordinasi khususnya terkait pertanian. Intinya mari kita bersinergi, supaya bisa lebih optimal dalam melayani petani maupun pekebun dan publik kita. Transparansi itu penting, dan kita ini pelayan publik,” ujar Plt. Mentan.

Pada moment ini, Plt Mentan meminta jajarannya untuk memaksimalkan program-program perubahan pertanian. Arief berpesan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.

Baca juga : Kerja Sama Kementan dengan BUMN & Pemerintah Daerah Untuk Kembalikan Kejayaan Kakao

“Sawitnya sudah bagus, kemudian kalau bisa kita buat pabrik minyak merah untuk pekebun sawit kita, dan itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan juga untuk pekebunnya. Sementara untuk komoditas lain, seperti tebu kita jadikan energi terbarukan, dalam etanol bentuknya. Selain itu, juga harus bisa cadangkan gula untuk diekspor. Kemudian kita kan belum pernah replanting teh dan kopi, alokasi kan kesitu juga,” ujar Arief.

Menjawab tantangan tersebut, Andi Nur menyatakan Ditjen Perkebunan siap untuk melakukan program-program lanjutan dan telah menyiapkan strategi untuk tata kelola kelapa sawit nasional dengan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN, Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Satgas Sawit dan Gugus Tugas Monitoring TBS, dan pengembangan Tebu serta strategi pencapaian swasembada gula konsumsi.

Dirjen Perkebunan telah berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga serta pihak terkait untuk menemukan solusi dan strategi cepat dan tepat demi mencapai target program yang telah Ditjen Perkebunan bentuk.

“Sawit berkelanjutan itu bisa menjadi program untuk kembali menggerakkan biodiesel kita. Sesuai arahan bapak, kita akan mengembangkan sawit dan tebu, karena kedepannya biodiesel akan menjadi salah satu energi terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang akan habis. Untuk replanting teh dan kopi, kita akan garap dulu datanya, kemudian koordinasikan dengan pihak terkait,” jelas Andi Nur. (A3)