AGRICOM, JAKARTA – Pada tanggal 5 Januari 2024, Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi menutup pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II. Proses lelang tersebut tidak hanya terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kementan, tetapi juga menarik minat dari ASN kementerian/lembaga di luar lingkup Kementan.
Data yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian mencatat bahwa sebanyak 433 peserta aktif mengikuti lelang tersebut. Dari jumlah tersebut, 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau posisi setara jabatan eselon I, sedangkan 353 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau posisi setara jabatan eselon II.
Antusiasme yang tinggi dari berbagai pihak mencerminkan minat yang signifikan dalam perebutan jabatan eselon di Kementerian Pertanian. ”Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” sebut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri pada keterangan pers, Senin, 8 Januari 2024.
Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Tambah Anggaran Pupuk Subsidi
Menurut Kuntoro, sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.
Setelah pendaftaran resmi ditutup, rencananya Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.
Dalam proses ini, Kuntoro menyebutkan lelang jabatan untuk pejabat eselon I dan II lingkup Kementan ini seperti disampaikan Menteri Pertanian (Mentan)Andi Amran Sulaiman adalah untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong.
Mentan Andi Amran Sulaiman secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pak Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independeksi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” ungkap Kuntoro.
Baca juga: Harga Referensi Biji Kakao Menguat, HPE Naik 7,53 Persen di Periode 1-15 Januari 2024
Pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Ketegasan Amran tersebut membuahkan hasil. Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada tahun 2017,2019. dan 2020.
Sebagai bentuk dari komitmennya mencegah praktik KKN, selama kepemimpinannya periode 2014 – 2019, Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Selain itu, dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.
Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan 'Hari Anti Korupsi Sedunia' pada Desember 2017 dalam Kategori “Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik”.
