AGRICOM, JAKARTA - Sikap tegas dari Presiden Prabowo yang membela kepentingan petani, dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp. 6.500 per kilogram. Kebijakan ini sebagai komitmen nyata pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani di Indonesia.
Pertemuan strategis Presiden Prabowo dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI pada awal Februari lalu. Pada pertemuan strategis tersebut, Presiden Prabowo menegaskan akan komitmen pemerintah terhadap petani. “Jangan mengorbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air atau kualitas. Saya tahu bagaimana orang kecil sering dikorbankan,”kata Presiden Prabowo menegaskan.
Presiden Prabowo juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan pemerintah ini. Selanjutnya, mengingatkan akan adanya indikasi dari pihak-pihak yang mencoba memainkan harga jual gabah sehingga merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapi swasembada pangan. “Saya menghimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah. Sebesar apapun penggilingan padi tersebut, kalau berani bermain-main, saya akan tindak tegas”, tandasnya.
Presiden menegaskan akan keberpihakan pemerintah yang tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang bakalan merugikan petani. Pemerintah akan mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.
Mentan Amran : Harga yang Adil dan Menguntungkan Petani Guna Meningkatkan Produksi Beras Nasional.
Sejalan dengan sikap tegas Presiden Prabowo, Mentan Amran juga turut mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan menegaskan ketetapan HPP Gabah Kering merupakan kebijakan Pemerintah guna memastikan petani mendapatkan harga jual yang adil dan menguntungkan. “Kebijakan pemerintah ini juga merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan dimana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan bersama”, ujarnya.
Selanjutnya, Mentan Amran juga menyampaikan adanya dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi dan penetapan HPP Gabah yang berpihak kepada petani sebagai pondasi penting guna mewujudkan kedaulatan pangan. Sekaligus, memastikan kepada semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha hingga konsumen untuk mendapatkan manfaat yang seimbang.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo akan dukungan pupuk dan irigasi yang lancar, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan produksi beras nasional”, kata Mentan Amran menjelaskan.
Operasi Pasar Kementan Melalui Kantor Pos
Selain produksi beras nasional yang meningkat, Kementan juga melakukan operasi pasar melalui kantor pos yang tersebar di berbagai daerah. Operasi pasar pangan murah dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.
Peluncuran oprasi pasar ini dilakukan di Kantor Pos Flora, Jakarta pada pertengahan akhir minggu lalu (24/2). Didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi serta sejumlah pejabat lainnya. Rencananya, Kementan akan melakukan operasi pangan murah melalui 4.500 gerai PT. Pos Indonesia di seluruh Indonesia dengan pasokan dari BUMN Pangan. Program ini direncanakan berlangsung pada 24 Februari hingga 29 Maret 2025 mendatang.
Mentan Amran menegaskan akan langkah penting ini dilakukan guna memastikan harga pangan tetap stabil dan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga terjangkau, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kita tidak boleh membiarkan harga beras dan minyak goreng naik tanpa alasan, terutama menjelang Ramadhan hingga lebaran”, tandasnya.
Produksi Beras dan CPO Nasional Meningkat.
Mentan Amran menyatakan bahwa produksi beras nasional diproyeksikan bakal mencapai 8,67 juta ton pada masa panen Januari-Maret 2025. Proyeksi ini meningkat hingga 52,32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2024 yang hanya sebesar 5,69 juta ton.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan produksi beras naik sebesar 52%. Saat ini, stok beras nasional mencapai 2 juta ton, sehingga tidak ada kendala pada pasokan yang dapat memicu lonjakan harga”, jelasnya.
Senada dengan keberadaan minyak sawit mentah (CPO) yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, Mentan Amran juga menjelaskan keberadaan Indonesia sebagai produsen terbesar dunia. Produksi CPO nasional mencapai 46 juta liter per tahun dengan ekspor sebesar 26 juta liter dan konsumsi domestik sebanyak 20 juta liter.
“Harga minyak goreng harus stabil, tidak ada alasan harga minyak goreng naik. Sebagai produsen terbesar dunia, produksi Indonesia dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri”, kata Mentan Amran menegaskan.
Pemerintah Awasi Spekulan dan Middleman.
Kendati memiliki stok beras dan CPO yang berlimpah, harga pangan di pasaran dapat mengalami kenaikan harga akibat adanya peran perantara (middleman) yang mempermainkan harga jual. Sebab itu, Mentan meminta kepada para pengusaha untuk tidak menjual harga diatas harga Eceran Tertinggi (HET) dan menegaskan bahwa Stagas Pangan akan menindak tegas pelaku yang melanggar aturan pemerintah.
Keberadaan spekulan dan middleman yang dapat mengganggu tata niaga pangan nasional, disorot pemerintah untuk tidak merusak harga terjangkau bagi masyarakat. “Jika ada pedagang yang menjual diatas ketentuan HET, maka Satgas Pangan akan menyegel tokonya”, kata Mentan Amran.
Komitmen Pemerintah, menurut Mentan Amran akan terus menjaga stabilitas harga pangan, terutama pada bahan pokok seperti beras, daging, minyak goreng dan gula, agar masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa beban kenaikan harga pangan. (*).
