Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer di Washington D.C, Senin (22/12). Foto: Ekon
AGRICOM, WASHINGTON D.C – Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menyepakati substansi utama dalam perundingan perdagangan resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART), setelah melalui proses negosiasi intensif sejak April 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer di Washington D.C, Senin (22/12).
Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Menko Airlangga untuk mempercepat penyelesaian dokumen ART antara Indonesia dan AS, menyusul dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Washington.
BACA JUGA:
- Perkuat Ekonomi Desa Pitu Riase, Pemkab Sidrap Bagikan 70 Ribu Bibit ke Petani
Sejak pengumuman kebijakan Liberation Day oleh AS pada 2 April 2025 yang menetapkan tarif resiprokal, Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan perundingan dan engagement intensif dengan Pemerintah AS guna mengatasi berbagai isu perdagangan bilateral. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterbitkannya Joint Statement pada 22 Juli 2025, yang menurunkan tarif resiprokal bagi Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Pasca terbitnya pernyataan bersama tersebut, kedua negara melanjutkan perundingan lanjutan untuk merampungkan perjanjian perdagangan resiprokal secara menyeluruh.
“Kuncinya adalah keseimbangan. Kita sampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, dan di sisi lain kita juga mendengarkan pandangan Amerika Serikat. Dari situ, kita mencari titik temu,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Melalui ART, Indonesia berkomitmen memberikan akses pasar bagi produk-produk asal AS, sekaligus mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Kerja sama juga mencakup sektor perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, serta penguatan kerja sama komersial.
Sebaliknya, AS berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas lainnya.
BACA JUGA:
- Harga TBS Sawit Jambi Akhir 2025 Hingga Awal 2026 Stabil, Tertinggi Rp 3.406,67 per Kg
- Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode Akhir Desember 2025–Pertengahan Januari 2026 Menguat Tipis
Dalam pertemuan dengan Ambassador Greer, Menko Airlangga mendorong agar seluruh isu utama dan teknis dalam ART dapat disepakati. Setelah pembahasan panjang, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan atas seluruh substansi utama dokumen ART, yang direncanakan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Kami telah melaksanakan pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer, dan Alhamdulillah pembahasan berjalan sangat baik sehingga seluruh isu substantif dalam dokumen ART dapat disepakati,” ujar Airlangga. Kesepakatan ini menandai puncak dari rangkaian pembahasan teknis yang telah berlangsung sejak April 2025.
Ambassador Greer turut menyambut positif hasil pertemuan tersebut, meskipun berlangsung di tengah dimulainya libur Natal di AS. Ia mengapresiasi komitmen dan semangat kedua pihak dalam mempercepat penyelesaian kesepakatan perdagangan.
“Hasil pertemuan ini menjadi hadiah Natal terbaik yang akan membawa manfaat bagi kedua negara,” ujar Greer.
Selanjutnya, pada pekan kedua Januari 2026, tim teknis dari Indonesia dan AS dijadwalkan melanjutkan pertemuan di Washington D.C untuk melakukan proses legal scrubbing dan clean-up dokumen ART. Proses ini ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu, sehingga pada pekan ketiga Januari 2026 dokumen ART dapat diselesaikan sepenuhnya.
“Diharapkan sebelum akhir Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Trump dapat menandatangani dokumen ART secara resmi di White House, Washington D.C,” pungkas Menko Airlangga. Saat ini, pihak AS tengah melakukan koordinasi internal antara USTR dan National Security Advisor (NSA) guna menentukan waktu paling tepat bagi pertemuan kedua kepala negara dan penandatanganan perjanjian tersebut. (A3)
