Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mengajukan tambahan dana untuk mempercepat rehabilitasi sawah, perkebunan, dan infrastruktur pertanian. Foto: Istimewa
AGRICOM, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat langkah pemulihan sektor pertanian di wilayah utara dan tengah Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dalam APBN 2026, sekaligus mengajukan tambahan Rp5,1 triliun untuk memastikan pemulihan berjalan lebih menyeluruh di tiga provinsi utama terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026). Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan agar aktivitas pertanian bisa segera kembali normal.
“Kementerian Pertanian berkomitmen membantu petani bangkit pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik melalui optimalisasi anggaran APBN 2026 maupun dengan mengajukan tambahan anggaran apabila memungkinkan,” ujar Amran, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Kamis (15/1).
BACA JUGA:
- Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, Menko Pangan Zulkifli Hasan Sebut Terobosan Mentan Amran Bersejarah
- GAPKI dan PPKS Bekali Delegasi Tanzania Manajemen Perkebunan Sawit
Dari pagu yang telah tersedia, Kementan menyiapkan Rp1,49 triliun untuk program pemulihan awal. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari rehabilitasi lahan sawah, pemulihan kawasan perkebunan, hingga dukungan sarana produksi.
Secara rinci, anggaran tersebut mencakup rehabilitasi sawah rusak ringan, sedang, dan jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida sekitar Rp641,25 miliar.
Amran menjelaskan, prioritas utama diarahkan ke lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang agar petani dapat segera kembali menanam. Sementara untuk lahan dengan kerusakan berat, Kementan mendorong sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan kawasan serta Kementerian PUPR dalam perbaikan infrastruktur dan jaringan irigasi.
BACA JUGA: Mentan Amran Bongkar 133,5 Ton Bawang Selundupan Berpenyakit di Semarang, Tegaskan “Tidak Ada Ampun”
Di luar anggaran yang sudah tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan pemulihan secara komprehensif mencapai Rp5,1 triliun. Tambahan anggaran ini, menurut Amran, diperlukan agar pemulihan di seluruh wilayah terdampak dapat berjalan serentak tanpa mengganggu program prioritas nasional di sektor pertanian.
Usulan tersebut antara lain akan dialokasikan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah sekitar Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, penguatan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan fasilitas pendukung lainnya Rp291 miliar.
Dalam forum tersebut, Mentan secara khusus meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI agar tambahan anggaran ini dapat dipertimbangkan demi mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana,” tegasnya.
Selain melalui skema APBN, Kementan juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan. Hingga pertengahan Januari, donasi yang dihimpun dari internal Kementan dan Badan Pangan Peduli mencapai Rp75 miliar dan telah disalurkan dalam tiga tahap dengan dukungan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah yang tercatat paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data Kementan per 13 Januari 2026, total luas sawah terdampak mencapai 107.324 hektare, terdiri atas 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Dari luasan tersebut, sekitar 44,6 ribu hektare tanaman padi dan jagung dilaporkan mengalami puso.
Selain sawah, bencana juga berdampak pada 29.310 hektare perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa. Kerusakan pada komoditas hortikultura tercatat mencapai 1.803 hektare, sementara jumlah ternak mati atau hilang dilaporkan lebih dari 820 ribu ekor.
Kementan juga mencatat kerusakan serius pada infrastruktur pertanian, meliputi 58 unit Rumah Potong Hewan, sekitar 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian rusak, tiga bendungan terdampak, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer, serta sekitar 820 unit jalan produksi.
“Data ini masih bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat,” pungkas Amran. (A3)
