Kementan memastikan produksi dan stok CPO 2026 dalam kondisi aman untuk menjaga pasokan minyak goreng selama Ramadan–Idulfitri, sekaligus mendukung program mandatori biodiesel secara terukur dan berimbang. Foto: Agricom
AGRICOM, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) memastikan pasokan Crude Palm Oil (CPO) nasional pada 2026 berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik sekaligus mendukung program mandatori biodiesel.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan sinkronisasi data spasial perkebunan, produksi CPO tahun ini menunjukkan tren yang positif. Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan alokasi bahan baku dilakukan secara hati-hati agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi tanpa mengganggu target energi terbarukan, termasuk implementasi B40 hingga B50.
BACA JUGA:
- Harga Referensi CPO Maret 2026 Naik 2,22%, Bea Keluar Ditetapkan USD 124/MT
- HPE Biji Kakao Periode Maret 2026 Anjlok 30,44 Persen Akibat Permintaan Melemah
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stabilitas pasokan minyak goreng, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H, menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami memastikan produksi CPO nasional dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Di saat yang sama, komitmen terhadap program biodiesel tetap berjalan secara terukur dan terkendali,” ujar Menteri Pertanian, dikutip Agricom.id dari laman Ditjenbun, Sabtu (28/2).
Berdasarkan rekapitulasi data stok komoditas perkebunan per 31 Januari 2026 menunjukkan posisi cadangan nasional dalam kondisi terkendali. Pemantauan rutin terhadap stok di tingkat hulu, termasuk kapasitas tangki timbun dan distribusi bahan baku, menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan.
BACA JUGA:
- Kementan: Tembakau Sumbang Rp280 Triliun, Pengetatan Regulasi Ancam Serapan Petani
- APTI Peringatkan Dampak PP 28/2024, 90 Persen Tembakau Lokal Terancam Tak Terserap
Menurut Mentan, penguatan sektor hulu menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan pangan dan energi. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dipacu guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
“Kunci stabilitas ada pada produktivitas. Melalui PSR dan pendampingan teknis, kita dorong peningkatan hasil panen per hektare agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan industri dan konsumsi domestik,” tambah Mentan Amran.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa sistem pemantauan berbasis digital kini dioptimalkan untuk melacak distribusi Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Jumat (27/2) Naik ke Rp 14.400/kg, Didorong Kenaikan Minyak Kedelai dan Minyak Mentah
“Kami memastikan setiap PKS memperoleh persetujuan ekspor. Transparansi stok dan arus distribusi terus kami pantau, terutama di sentra produksi seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengaturan ritme pasokan dilakukan secara cermat agar peningkatan kebutuhan biodiesel tidak mengurangi kuota bahan baku minyak goreng, baik curah maupun kemasan (Minyakita).
Menurut Roni, memasuki kuartal pertama 2026, Kementan memastikan stok dan produksi di tingkat hulu mampu mengantisipasi lonjakan permintaan yang secara historis meningkat 10–15 persen saat Ramadan dan Idulfitri.
“Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, terus diperkuat guna mencegah potensi hambatan distribusi dari pabrik hingga ke tahap pengemasan,” kata Roni.
Roni berharap dengan sinergi kebijakan, penguatan produktivitas rakyat, dan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga minyak goreng nasional tetap terjaga, sekaligus mendukung agenda transisi energi melalui biodiesel secara berimbang dan berkelanjutan. (A3)
