Kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam hilirisasi ayam di Sulawesi Selatan diarahkan untuk memperkuat pasokan protein nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Foto: Istimewa

AGRICOM, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pemerataan pasokan protein hewani melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam yang terintegrasi. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat produksi nasional sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi peternak di daerah.

Pengembangan tahap awal difokuskan di Sulawesi Selatan melalui kerja sama antara BUMN pangan ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia. Kolaborasi ini dirancang untuk menjawab meningkatnya kebutuhan daging ayam dan telur, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini, produksi ayam nasional masih terpusat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut berpotensi memicu ketimpangan pasokan dan fluktuasi harga di wilayah lain jika tidak diantisipasi secara terencana.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Siapkan Produksi Avtur Berbasis Sawit dan Limbah, Investasi Kilang Disiapkan

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar lebih efisien dan berkelanjutan.

“Yang dibangun bukan hanya produksi, tetapi ekosistem yang mampu menjamin penyerapan, keberlanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) offtake hasil peternakan antara ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, peternak memiliki peran sentral dalam sistem ini. Melalui pola kemitraan, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian pasar serta dukungan dalam proses produksi.

BACA JUGA: Mentan Amran Dukung Pakan Probiotik IPB, Siap Diadopsi Jika Terbukti Efektif

Ia menjelaskan, peran BUMN difokuskan pada penguatan sektor hulu seperti penyediaan bibit dan pakan, sementara kegiatan budidaya hingga pengolahan dijalankan bersama mitra dan peternak lokal.

“Kunci keberhasilan terletak pada implementasi yang berjalan paralel dan terkoordinasi di lapangan, bukan secara bertahap dan terpisah,” tambahnya, dikutip Agricom.id dari laman Kementan.

Agung juga menegaskan bahwa kerja sama ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata.

BACA JUGA: Pemkab Lima Puluh Kota Tancap Gas Revitalisasi Kakao, Targetkan 2 Juta Bibit Hibrida pada 2026

“MoU ini harus segera diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini pihaknya menjamin penyerapan hasil produksi peternak, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.

Menurutnya, skema offtake menjadi fondasi penting agar investasi di sektor produksi dapat berjalan lancar. Dengan jaminan pasar, ekosistem usaha diyakini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan pangan nasional.

BACA JUGA: Kementan Percepat Hilirisasi Pertanian, Dorong Biofuel dan Bioetanol untuk Kemandirian Energi

Sementara itu, Direktur PT Ugi Agri Harapan Indonesia, Andi Damisnur, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program bersama mitra dan peternak di lapangan. Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan agar seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi, dapat berjalan terintegrasi.

Ia juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan agar implementasi program berjalan optimal, termasuk dalam aspek teknis pelaksanaan di lapangan.

Ke depan, pengembangan hilirisasi ayam ini diharapkan tidak hanya terbatas di wilayah Bone, tetapi dapat diperluas ke seluruh Sulawesi Selatan hingga kawasan Indonesia Timur.

Bagi peternak, model hilirisasi terintegrasi ini memberikan manfaat nyata, mulai dari akses terhadap sarana produksi, pendampingan teknis, hingga jaminan penyerapan hasil usaha. Hal ini sekaligus memperkuat posisi peternak dalam rantai pasok nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah.

Melalui pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang langsung dirasakan oleh petani dan peternak. Dengan demikian, pelaku usaha lokal tidak lagi berada di posisi lemah dalam rantai pasok, melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan sektor swasta, ekosistem perunggasan nasional diharapkan semakin merata, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani di seluruh Indonesia. (A3)