Sejumlah kepala daerah memuji langkah cepat Kementerian Pertanian dalam merespons kebutuhan riil sektor pertanian, mulai dari alsintan hingga pengembangan komoditas unggulan lokal. Foto: Humas Kementan

AGRICOM, Jakarta – Respons cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjawab kebutuhan riil sektor pertanian di daerah mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah. Langkah sigap tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis.

Apresiasi ini disampaikan para bupati usai melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Mereka menilai pendekatan yang diterapkan Kementan kini lebih praktis, responsif, dan berorientasi pada solusi konkret di lapangan.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pertemuan dengan Mentan Amran berlangsung efektif dan langsung menghasilkan keputusan yang dapat segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Sinergi TNI dan Pemerintah Dorong Lonjakan Ketahanan Pangan Nasional

“Pak Menteri itu cepat, tegas, dan jelas. Tidak bertele-tele. Begitu kami sampaikan kebutuhan, langsung diarahkan dan ditindaklanjuti. Ini yang dibutuhkan daerah,” ujar Lucky, dikutip Agricom.id dari laman Kementan, Senin (4/5).

Ia mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat telah dirasakan nyata oleh Kabupaten Indramayu melalui bantuan sekitar 640 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pada 2025. Namun, dengan luas lahan mencapai 125 ribu hektare, pihaknya kembali mengajukan penguatan infrastruktur air dan tambahan alsintan guna menghadapi tantangan El Nino 2026.

“Alhamdulillah, Pak Menteri langsung memberikan lampu hijau. Responsnya cepat dan konkret,” ujarnya.

BACA JUGA: Grant Riset BPDP 2026 Resmi Dibuka, Prioritaskan Inovasi Berdampak bagi Sawit, Kelapa, dan Kakao

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman juga menyampaikan apresiasi serupa atas respons cepat Kementerian Pertanian dalam menerima dan menindaklanjuti usulan daerah.

Menurutnya, Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini tengah mendorong pengembangan komoditas kopi lokal, yakni kopi tuni yang merupakan varietas sejenis robusta dan telah ada sejak masa kolonial.

“Kami ingin Seram Bagian Barat punya branding kopi. Selama ini belum dimaksimalkan, padahal potensinya besar. Saat ini sudah tercatat sekitar 750 hektare yang tersebar di empat kecamatan (Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamal, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Inamosol) dan dikelola langsung oleh masyarakat,” jelas Asri.

BACA JUGA: Sawit sebagai Model Swasembada dan Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi

Ia menambahkan, pengembangan kopi tersebut masih membutuhkan dukungan mulai dari pembentukan kelompok tani, penyediaan bibit, hingga peralatan untuk pembukaan dan pemeliharaan lahan.

Selain kopi, Pemkab Seram Bagian Barat juga mengajukan bantuan alsintan untuk mendukung pertanian sawah di wilayah selatan yang saat ini terkendala keterbatasan alat.

“Kami juga butuh alsintan karena sebagian alat yang ada sudah tidak berfungsi optimal dan berdampak pada produksi,” ujarnya.

BACA JUGA: Sawit dan Dekarbonisasi

Lebih lanjut, Asri menilai Kementerian Pertanian saat ini sangat responsif terhadap kebutuhan daerah.

“Kementerian Pertanian sekarang sangat terbuka dan responnya cepat. Kami ajukan audiensi, beberapa hari kemudian langsung diterima,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti gaya komunikasi Menteri Pertanian yang dinilai langsung dan solutif.

BACA JUGA: Mentan Amran Sidak Pembibitan Kelapa di Manado, Temukan Ketidaksesuaian Data dan Bibit Tak Layak

“Pak Menteri itu to the point. Kami langsung ditanya, apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Itu yang kami harapkan,” katanya.

Para kepala daerah berharap pola kerja cepat dan responsif tersebut dapat terus dipertahankan guna mempercepat pembangunan sektor pertanian di berbagai wilayah Indonesia. (A3)