BPDP resmi memperluas cakupan Grant Riset 2026 dengan memasukkan komoditas kelapa dan kakao, membuka peluang lebih luas bagi riset aplikatif yang berdampak langsung bagi industri dan petani. Foto: Agricom.id

AGRICOM, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengambil langkah strategis dengan memperluas cakupan program Grant Riset BPDP 2026. Tidak lagi terbatas pada komoditas kelapa sawit, program pendanaan riset ini kini juga mencakup kelapa dan kakao sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan komoditas perkebunan nasional secara lebih komprehensif.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong diversifikasi riset berbasis perkebunan, sekaligus mempercepat lahirnya inovasi yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan. Dengan masuknya kelapa dan kakao, peluang bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta mitra industri untuk terlibat dalam riset strategis pun semakin terbuka lebar.

BACA JUGA: Harga Referensi Biji Kakao Periode Mei 2026 Naik, HPE Tembus USD 2.963/MT

Kepala Divisi Penyaluran Dana Riset BPDP, Rahmat Widiana, menegaskan bahwa perluasan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperkuat mandat BPDP dalam mendukung pengembangan berbagai komoditas perkebunan strategis.

“Mulai 2026, area riset kita tidak hanya sawit, tetapi juga mencakup kelapa dan kakao. Ini tentu membuka peluang yang jauh lebih besar bagi kampus, lembaga penelitian, dan pelaku industri untuk berkontribusi,” ujar Rahmat dalam Webinar Call for Proposal Grant Riset BPDP 2026, Kamis (30/4/2026).

Langkah ini bukan sekadar penambahan komoditas, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor perkebunan. Selama ini, sawit memang menjadi tulang punggung, tetapi kelapa dan kakao juga memiliki potensi besar, baik dari sisi nilai ekonomi maupun kontribusi terhadap kesejahteraan petani.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Senin (4/5) Stabil di Rp 15.400/Kg, Didukung Sentimen Positif Global

Kompetisi Terbuka Tanpa Kuota Komoditas

Berbeda dengan skema pendanaan yang kerap membagi alokasi berdasarkan sektor, BPDP menegaskan bahwa Grant Riset 2026 tidak mengenal sistem kuota per komoditas. Artinya, proposal dari sektor sawit, kelapa, maupun kakao akan bersaing dalam satu arena yang sama.

Pendekatan ini mendorong kompetisi yang lebih sehat dan berbasis kualitas. Proposal terbaik—yang paling relevan, inovatif, dan memiliki dampak nyata—akan mendapatkan prioritas pendanaan, tanpa memandang asal komoditasnya.

“Tidak ada kuota sawit sekian, kelapa sekian, atau kakao sekian. Peluang terbuka lebar selama proposal memenuhi kriteria dan menjawab kebutuhan industri maupun masyarakat,” jelas Rahmat.

Kebijakan ini sekaligus menjadi tantangan bagi para peneliti. Tidak cukup hanya menawarkan ide, proposal harus mampu menunjukkan nilai tambah yang konkret, termasuk potensi implementasi dan manfaat langsung bagi sektor hilir maupun hulu.

BACA JUGA: Harga Karet SGX Selasa (5/5) Naik Lagi ke Rp 37.534/Kg, Tren Positif Kian Kokoh di Awal Mei

Fokus pada Dampak Nyata, Bukan Sekadar Publikasi

BPDP kembali menekankan bahwa arah utama pendanaan riset adalah hasil yang aplikatif. Artinya, penelitian yang didukung harus mampu melampaui tahap akademik dan masuk ke level kesiapan teknologi yang lebih tinggi.

Selama ini, salah satu kritik terhadap riset di Indonesia adalah terlalu banyak berhenti di publikasi ilmiah tanpa implementasi nyata. BPDP mencoba memutus pola tersebut dengan mendorong riset yang bisa langsung diadopsi oleh industri atau masyarakat.

“Kalau hasil riset hanya berhenti di telaah akademik atau jurnal, manfaatnya terbatas. Yang kami dorong adalah riset yang bisa diakselerasi implementasinya dan memberi dampak langsung,” tegas Rahmat.

Orientasi ini sangat relevan, terutama bagi sektor perkebunan yang membutuhkan solusi konkret—mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, hingga penguatan hilirisasi produk.

Partisipasi Diharapkan Semakin Luas

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2016 hingga 2025, program riset BPDP telah mendanai sekitar 55 proposal dari 30 perguruan tinggi di Indonesia. Meski angka ini menunjukkan progres, BPDP menilai ruang partisipasi masih sangat besar untuk diperluas.

Dengan masuknya kelapa dan kakao sebagai komoditas prioritas, BPDP berharap lebih banyak institusi akan terlibat, termasuk perguruan tinggi di daerah yang memiliki basis komoditas tersebut.

Untuk mendukung hal ini, BPDP akan menggelar sosialisasi berbasis klaster di berbagai wilayah. Tujuannya sederhana: memastikan informasi Call for Proposal menjangkau lebih banyak calon peserta.

Namun, BPDP juga menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara terbuka dan tidak eksklusif untuk kampus tertentu. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan independensi dalam proses seleksi.

Seleksi Ketat, Administrasi Masih Jadi Tantangan

Meski peluang terbuka lebar, BPDP mengingatkan bahwa proses seleksi tetap ketat. Menariknya, banyak proposal gagal bukan karena lemah secara substansi, tetapi karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Ini masalah klasik yang terus berulang. Proposal yang sebenarnya potensial justru gugur di tahap awal karena kelalaian dalam memenuhi dokumen atau ketentuan dasar.

Rahmat menegaskan bahwa proposal harus diajukan melalui institusi resmi, seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga riset swasta berbadan hukum. Pengajuan individu tidak diperbolehkan.

Selain itu, terdapat ketentuan lain yang tidak kalah penting, seperti ketua peneliti tidak sedang menempuh studi lanjut dan hanya boleh menjadi ketua pada satu proposal dalam satu tahun anggaran.

“Sering kali proposal bagus, tetapi gugur di tahap administrasi. Karena itu, aspek kelengkapan dokumen dan kepatuhan pada persyaratan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Pesan ini jelas: kualitas ide saja tidak cukup. Disiplin administratif menjadi pintu masuk utama yang tidak bisa diabaikan.

Waktu Terbatas, Kualitas Harus Dimaksimalkan

Dengan batas akhir pengajuan proposal pada 30 Juni 2026, waktu yang tersedia relatif singkat. BPDP mengimbau para akademisi, peneliti, dan pelaku industri untuk memanfaatkan waktu tersebut secara optimal.

Proposal yang diajukan diharapkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga tajam dalam analisis, realistis dalam implementasi, serta jelas dalam dampak yang dihasilkan.

Perluasan Grant Riset BPDP 2026 ini pada akhirnya bukan hanya tentang pendanaan, tetapi tentang arah baru riset perkebunan Indonesia—yang lebih inklusif, kompetitif, dan berorientasi hasil.

Jika dimanfaatkan dengan serius, program ini bisa menjadi salah satu motor penggerak transformasi sektor perkebunan, tidak hanya untuk sawit, tetapi juga bagi kelapa dan kakao yang selama ini belum tergarap optimal dari sisi riset dan inovasi. (A2)