Pemerintah menargetkan peremajaan dan perluasan 247.260 hektare kebun kakao pada 2025–2027 untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri nasional.
AGRICOM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat program hilirisasi kakao sekaligus mendorong peremajaan perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas petani dan memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kakao nasional.
Dilansir Agricom dari Antara, Senin (14/9). Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian, Ebi Rulianti, mengatakan produktivitas kakao nasional masih menjadi persoalan utama. Indonesia yang pernah menempati posisi ketiga sebagai produsen kakao dunia, kini berada di peringkat ketujuh dengan produksi sekitar 200.000 ton.
BACA JUGA: Harga Referensi Kakao September 2026 Naik 3,89% Jadi USD5.635,76 per Ton
Menurut Ebi, penurunan produksi antara lain disebabkan banyak tanaman kakao rakyat telah berusia tua sehingga produktivitasnya terus menurun. Rata-rata produktivitas kakao nasional saat ini hanya sekitar 700–800 kilogram (kg) per hektare (ha), jauh di bawah produktivitas di sejumlah negara yang dapat mencapai 1,5 ton per ha.
“Indonesia sebagai produsen kakao dunia, posisinya turun drastis dari nomor tiga dunia dan sekarang berada di urutan tujuh dengan produksi sekitar 200 ribu ton,” kata Ebi
Sasar 247.260 Hektare Kebun Kakao
Untuk membalikkan tren tersebut, pemerintah menyiapkan program hilirisasi kakao periode 2025–2027 yang menyasar total 247.260 ha lahan perkebunan kakao rakyat. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki produktivitas kebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku bagi industri hilir.
Ebi mengatakan terdapat dua program utama yang dijalankan pemerintah, yakni peremajaan tanaman kakao rakyat dan perluasan areal perkebunan kakao.
BACA JUGA: 28 Persen Areal Kopi Berpotensi Kering, Kementan Perkuat Budidaya Adaptif Iklim
Pada 2025, pemerintah merealisasikan perluasan areal sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha. Sementara pada 2026, target diperbesar menjadi perluasan areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha.
Adapun pada 2027, pemerintah menargetkan penanganan 59.974 ha, yang terdiri atas perluasan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha.
Dalam program tersebut, pemerintah memberikan bantuan benih sebanyak 1.000 batang per ha serta dukungan untuk biaya tenaga kerja.
BACA JUGA: Kementan Dorong Potensi Pangan Lokal Papua Jadi Kekuatan Baru Ketahanan Pangan Nasional
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian Pertanian juga tengah merevisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao.
BPDP Siapkan Dukungan Pendanaan
Dukungan pembiayaan juga disiapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar, mengatakan lembaganya menyediakan anggaran untuk mendukung peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan.
Dukungan SDM diberikan melalui pendidikan dan pelatihan, sementara untuk pengembangan industri hilir dan penguatan akses pasar, BPDP membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mengajukan proposal.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 9–15 September 2026 Naik, Tertinggi Rp3.943,46/Kg
Proposal tersebut dapat mencakup kegiatan riset perkebunan, pengembangan inovasi produk dan teknologi hingga tahap komersialisasi, maupun kajian yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan.
“Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” ujar Arfie.
Industri Kakao Kekurangan Bahan Baku
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia–Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo, mendukung program pemerintah, baik di sisi hilir maupun perbaikan produktivitas di tingkat perkebunan rakyat.
Produksi biji kakao Indonesia pada musim 2024/2025 hanya sekitar 200.000 ton. Kondisi tersebut terjadi ketika permintaan kakao dan cokelat dunia terus meningkat sekitar 2–3% setiap tahun.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Jumat (11/9) Naik Rp42 Jadi Rp15.708 per Kg
Indonesia sebenarnya memiliki sekitar 1,4 juta ha areal kakao. Namun, luas perkebunan tersebut terus mengalami penyusutan dan berdampak langsung terhadap industri pengolahan kakao nasional.
Saat ini terdapat 11 industri pengolahan kakao dengan total kapasitas sekitar 700.000 ton. Namun, tingkat utilisasinya baru mencapai sekitar 51%.
“Karena itu, kami sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimiliki petani,” kata Jefrey.
Menurut dia, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kapasitas industri. Ketersediaan bahan baku berkualitas dari perkebunan rakyat harus menjadi prioritas agar industri dapat beroperasi secara optimal.
Askindo CSP juga mendorong pemerintah memperkuat jumlah dan kualitas tenaga penyuluh serta fasilitator yang memiliki fokus pada komoditas kakao. Kapasitas petani juga perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi berbagai persyaratan keberlanjutan di negara tujuan ekspor.
Petani Butuh Pendampingan
Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni, menilai penguatan sisi hulu harus berjalan beriringan dengan agenda hilirisasi.
Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat pendampingan kepada petani, meningkatkan kualitas produksi dan SDM, serta memberikan dukungan advokasi kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
Dengan produktivitas yang masih jauh di bawah potensi global dan mayoritas kebun kakao dikelola petani, keberhasilan program hilirisasi akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki kondisi kebun di tingkat hulu.
Peremajaan tanaman, penyediaan benih berkualitas, pendampingan petani dan penguatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci agar hilirisasi tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani kakao. (A3)
