Pertemuan antara DPW APKARINDO Sumatera Selatan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel di Palembang menegaskan komitmen bersama memperkuat program peremajaan karet rakyat, menyiapkan bibit unggul, dan mendorong inovasi pembiayaan demi kebangkitan karet berkelanjutan di Bumi Sriwijaya. Foto: DPW APKARINDO Sumsel untuk Agricom
AGRICOM, PALEMBANG — Semangat baru mewarnai langkah sektor perkaretan di Sumatera Selatan. Senin, 10 November 2025, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPW APKARINDO) Sumatera Selatan bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumsel di Palembang. Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam program peremajaan karet rakyat tahun 2026, sekaligus menegaskan komitmen bersama membangun industri karet yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Ketua DPW APKARINDO Sumsel, H. Supartijo , menjelaskan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 kini tengah menjalankan peran karteker sambil melakukan konsolidasi di kabupaten dan kota. Dalam paparannya, ia menyebutkan hasil audiensi dengan Kementerian Pertanian yang mengalokasikan program peremajaan karet seluas sekitar 10.000 hektar secara nasional, di mana Sumatera Selatan mendapat jatah 1.500–2.000 hektar.
BACA JUGA:
- Harga Karet SGX Naik menjadi Rp28.176/kg Pada Jumat (7/11)
“APKARINDO siap menyiapkan pra CP/CL dalam dua minggu ke depan. Kami berharap Disbun dapat membantu memastikan ketersediaan bibit unggul bersertifikat sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Supartijo. Ia juga mengusulkan agar alokasi program dibagian proporsional sesuai potensi daerah penghasil karet dan pembiayaan pembiayaan alternatif dari Badan Pengelola Dana (BPD) Karet melalui pungutan Rp5 per kilogram bokar.
Dari pihak pemerintah daerah, Kabid Produksi Disbun Sumsel, Havizman , menilai langkah APKARINDO sangat strategis untuk membangkitkan kembali gairah sektor karet. "Karet masih menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sawit. Namun, tantangan kita adalah lemahnya tata kelola dan minimnya pembiayaan inovasi. Tak cukup hanya bergantung pada APBN dan APBD," katanya, dikutip Agricom.id dari notulen rapat Sekretaris DPW APKARINDO Sumatera Selatan, Rudi Arpian , Senin (10/10).
Ia juga menyoroti persoalan teknis yang masih sering terjadi di lapangan, seperti tingginya tingkat kematian tanaman pada usia 3–4 tahun, serta perlunya penelitian mendalam terkait pola tanam tanpa bakar. Havizman menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan koordinasi pihak sangat penting, mengingat rantai tata kelola karet kini melibatkan banyak pemangku kepentingan di luar Disbun.
Sementara itu, Kepala UPTD Benih Disbun Sumsel, Titin , memastikan bahwa kesiapan bahan tanam bukan menjadi kendala. “Kami memiliki stok batang bawah sekitar tiga juta batang, dan entri unggul tersedia di Puslit Sembawa. Namun, kita perlu mulai mengganti klon lama seperti IRR PB60 dengan varietas baru yang lebih adaptif terhadap kondisi terkini,” jelasnya.
BACA JUGA: Kementan Setujui Investasi Sawit Terpadu 10 Ribu Hektare di Luwu Utara
Dari jajaran pengurus APKARINDO, Aprizal Alamsyah, Ketua Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, menambahkan bahwa tersedia alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang dapat dioptimalkan untuk program 2026–2027. Sementara Juhairul, Bendahara DPW, mengungkapkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah menyiapkan 500 hektar lahan untuk diremajakan, dengan data 350 hektar di antaranya sudah lengkap dengan nama petani dan kontak.
Selain fokus pada bibit dan pendanaan, Supartijo juga menyoroti potensi ekonomi tambahan dari pemanfaatan kayu karet. “Saat ini nilai kayu karet bisa mencapai Rp 10–15 juta per hektar. Ini peluang besar bagi petani untuk meningkatkan pendapatan sebelum penanaman kembali,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mempercepat langkah konkret di lapangan. Beberapa poin penting disepakati, antara lain:
- Disbun dan APKARINDO akan membentuk tim koordinasi teknis untuk program percepatan.
- Peningkatan kualitas bibit dan penerapan tanam tanpa bakar menjadi prioritas utama.
- Integrasi tanaman pangan ke dalam kebun karet akan dikembangkan untuk memperkuat perekonomian petani.
- Disbun akan mendorong Kementerian Pertanian agar program alokasi peremajaan di Sumsel terus meningkat di tahun mendatang.
Rapat yang berlangsung hangat hingga pukul 12.00 WIB ditutup dengan foto bersama dan doa penutup. Pertemuan ini menjadi langkah nyata awal kolaborasi antara pemerintah daerah dan asosiasi petani, menuju masa depan sektor karet rakyat yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Bumi Sriwijaya. (A3)
